Sri Mulyani Cairkan Rp 11,2 Triliun untuk Pembangunan IKN pada Juli 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 11,2 triliun per Juli 2024.
Realisasi tersebut mencakup 26,4% dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 42,5 triliun untuk 2024. Dari jumlah itu, Kementerian Keuangan baru mencairkan Rp 11,2 triliun.
"Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal III maupun di kuartal terakhir (2024),” katanya saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8).
Dia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp 84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.
“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp 84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar, karena mereka have to deliver, baru kita bayar atau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.
Total Alokasi Anggaran IKN
Sri Mulyani juga menyampaikan total alokasi anggaran IKN tahun 2022-2024 mencapai Rp 75 triliun. Realisasi pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp 27 triliun pada 2023.
Ia merinci, realisasi untuk klaster infrastruktur mencapai Rp 9 triliun dari pagu Rp 39,3 triliun. Realisasi anggaran itu untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara.
Kemudian untuk pembangunan kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung Otorita IKN (OIKN). Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN yang kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian fasilitas air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” ucapnya.
Sementara, anggaran klaster non infrastruktur mencapai Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan. Kemudian, promosi hingga sosialisasi IKN.
"Anggaran untuk klaster non infrastruktur juga difungsikan untuk kegiatan pemetaan, pemantauan, evaluasi hingga operasional OIKN," kata dia.
