Kemenkeu Ungkap Strategi Capai Target Pajak Rp 2.189 Triliun di Era Prabowo

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan dua strategi guna menggenjot penerimaan pajak pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto di 2025.

Seperti diketahui, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menetapkan target penerimaan pajak mencapai Rp 2.189,3 triliun, tumbuh 10,07% dari target APBN 2024 sebesar Rp1.988,8 triliun.

“(Strateginya dengan) ekstensifikasi dan intensifikasi yang jelas,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Jakarta, Selasa (20/8).

Dalam Buku II Nota Keuangan, disebutkan bahwa target penerimaan pajak mempertimbangkan proyeksi kinerja ekonomi dan keberlanjutan reformasi pajak.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) ditargetkan tumbuh 13,8% dari proyeksi 2024 sebesar Rp 1.209,3 triliun. Penerimaan PPh terdiri dari PPh migas sebesar Rp 62,8 triliun dan PPh nonmigas Rp 1.146,4 triliun.

“PPh itu melihat dinamika ekonomi. Tahun ini harga komoditas turun, harapannya tahun depan akan meningkat,” ujar dia.

Kemudian, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) ditargetkan Rp 27,1 triliun, dan pajak lainnya dipatok Rp7,8 triliun.

Masih Dibahas dengan DPR

Meski begitu, Suryo menyebut target penerimaan pajak pada tahun anggaran 2025 masih akan dibahas lebih lanjut dengan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). “Belum dibahas (lebih lanjut). Sekarang baru Sidang Paripurna untuk tahun anggaran 2023,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 2.996,9 triliun. Nilai ini lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 sebesar Rp 2.802,5 triliun.

Nilai itu terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 505,4 triliun. Sedangkan belanja negara ditetapkan Rp 3.613,1 triliun dan target defisit dalam RAPBN 2025 Rp 616,2 triliun atau 2,53%.