Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

Presiden Prabowo Subianto berencana mengadakan lomba kota terbersih dengan hadiah puluhan miliar rupiah.

Selain MBG, pemerintah juga merealisasikan anggaran Rp 13,1 triliun untuk Program Sekolah Rakyat. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 104 sekolah permanen.

MK mengabulkan sebagian permohonan tentang program MBG, sehingga mulai tahun 2028 anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dana yang dihimpun dari rencana penerbitan Panda Bond akan digunakan untuk menutup sebagian defisit APBN.

Pemerintah telah merealisasikan Subsidi BBM sebesar Rp 116 triliun hingga Semester I 2026, didorong konsumsi BBM bersubsidi yang meningkat dan gejolak harga energi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah terus memantau kondisi keuangan daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, sebagaimana dikeluhkan sejumlah kepala daerah, baru-baru ini.

Purbaya menjelaskan bahwa kebutuhan investasi awal PFII akan dipenuhi oleh investor, sehingga pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan reformasi subsidi energi dinilai mampu menciptakan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai program pembangunan yang lebih produktif.

Undang-Undang Pendidikan menetapkan minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% terhadap APBN.

Danantara Management Fund membantah gunakan APBN dalam proyek proyek infrastruktur yang dia biayai.

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong pengembangan perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, hingga skema blended finance untuk pembiayaan iklim.

Keputusan tenor Kredit Pemilikan Rumah alias KPR subsidi hingga 40 tahun dinilai memiliki potensi risiko terhadap likuiditas perbankan dan beban APBN dalam jangka panjang.

Program Makan Bergizi Gratis menghabiskan uang APBN ratusan triliun, namun dinilai tidak tepat sasaran di tengah tekanan daya beli dan kebijakan fiskal yang bermasalah.

Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp 49,8 triliun dalam pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Ketua Komisi III DPR klaim penggunaan APBN untuk Banpres hewan kurban Presiden Prabowo sah secara hukum dan syariat, serta bentuk keberpihakan pada masyarakat kecil dan peternak.