Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

Pendapatan negara Rp3.435,10. Penerimaan perpajakan Rp2.911,95. Kepabeanan dan cukai, maaf pajak 2.593,35. Kepabeanan dan cukai 318,60. PNBP 522,48. Hibah 0,66. Belanja negara 4.106,26.

Pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran besar dalam APBN 2027 untuk sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dirancang secara pruden dan kredibel di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Alokasi subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 ditetapkan sebesar Rp 261,50 triliun.

Banggar menyetujui postur SPBN 2027 dengan belanja negara mencapai Rp 4.106,26 triliun. Defisit APBN ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut program pendidikan negeri gratis tidak akan mendapatkan tambahan anggaran baru dalam RAPBN 2027.

Banggar menetapkan defisit APBN 2027 sebesar Rp 671,16 triliun atau 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Lonjakan Harga Minyak dunia di atas US$105 per barel membebani APBN Indonesia melalui subsidi energi dan mengancam ketahanan nasional, mendesak akselerasi Energi Baru Terbarukan.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan mengkaji wacana Pendidikan Gratis dari SD hingga PTN dengan mempertimbangkan manfaat bagi bangsa dan kekuatan APBN.

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan diharapkan jadi momentum memperkuat desentralisasi fiskal dan mengatasi ketimpangan kewenangan dengan ruang fiskal daerah.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membuka wacana penghapusan batas defisit APBN sebesar 3% terhadap PDB.

Misbakhun menilai batas defisit APBN sebesar 3% perlu ditinjau kembali ketika pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi APBN 2026 yang diajukan sejumlah lembaga sipil, menyoroti isu transparansi dan kewenangan fiskal pemerintah.

Sekjen International Economic Association (IEA) Lili Yang Ing menilai Koperasi Desa Merah Putih akan membebani APBN jika tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk pembiayaannya.

Artikel ini mempertanyakan efektivitas Transfer Ke Daerah (TKD) dalam APBN, menekankan bahwa masalah utama daerah bukan hanya uang tetapi kemampuan mengubah anggaran menjadi pelayanan publik yang berk