Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi APBN 2026 yang diajukan sejumlah lembaga sipil, menyoroti isu transparansi dan kewenangan fiskal pemerintah.

Sekjen International Economic Association (IEA) Lili Yang Ing menilai Koperasi Desa Merah Putih akan membebani APBN jika tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk pembiayaannya.

Artikel ini mempertanyakan efektivitas Transfer Ke Daerah (TKD) dalam APBN, menekankan bahwa masalah utama daerah bukan hanya uang tetapi kemampuan mengubah anggaran menjadi pelayanan publik yang berk

Pergantian Menteri Keuangan di tengah tekanan pasar mengirim sinyal penting, menuntut agenda fiskal yang mendesak dan konsisten melampaui siklus kabinet.

Jumlah anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ditetapkan sebesar Rp 27,37 triliun untuk 2027. Angka itu naik 26,3% dibandingkan tahun ini yang berjumlah Rp 21,67 triliun.

Persoalan fiskal mungkin bukan sekadar soal sosok menkeu. Selama ambisi belanja Prabowo terus membesar, bendahara negara akan selalu terjepit antara keinginan Presiden dan kemampuan APBN.

Kepala Danantara, Rosan Roeslani, berencana untuk membahas kembali skema pengelolaan dividen Danantara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk realisasi program pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) langsung dapat rekening bank.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan restu ihwal permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun dari APBN untuk mendukung pembukaan rekening bank bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun.

RAPBN 2027 menargetkan pendapatan Rp3.426 triliun dengan optimisme, namun analisis mendalam terhadap komponen seperti pajak mengungkap titik kritis yang perlu diwaspadai.

Keamanan fiskal tidak hanya ditentukan batas defisit 3%, tetapi juga oleh intervensi kuasi-fiskal pemerintah melalui BUMN, bank pemerintah, dan lembaga negara lainnya.

Sumber internal Danantara mengatakan, perlu ada pembedaan antara dividen BUMN yang masuk dalam pengelolaan Danantara dan laba Danantara yang dapat disetorkan kepada negara.

Pemerintah menganggarkan Rp 184,14 triliun untuk kementerian dan lembaga (K/L) bidang keamanan dan hukum pada 2027. Sekitar 97% dari dana tersebut dialokasikan untuk Polri, Kejagung, dan MA.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menawarkan 37 Proyek Strategis Pemprov DKI senilai Rp 115 triliun pada Jakarta Investment Festival 2026 demi mempercepat transformasi kota.