Ikut Seleksi Calon Anggota BPK, Misbakhun Soroti Program Asta Cita Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mukhamad Misbakhun mengusulkan penyelarasan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut Misbakhun, hal itu dinilai penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada periode selanjutnya. Jika tidak dijalankan, maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan pemerintah.
"Renstra BPK ke depan, harus berkaitan dengan program pemerintah, yakni Asta Cita,” ujar Misbakhun saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test BPK di Komisi IX DPR, Senin (2/9).
Dalam kesempatan itu, politikus Partai Golkar tersebut juga memaparkan visi, misi, dan program kerjanya jika kelak terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.
Soroti Defisit APBN
Dia menyinggung perihal problem defisit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang harus ditutup dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan bukan pajak. Misalnya dari penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber kekayaan alam, maupun pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara.
Karena itu, dia menekankan sinergi kuat DPR dengan BPK karena keberadaan dan kedudukan kedua lembaga negara tersebut diatur konstitusi. “Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antar lembaga menjadi kuat,” kata Misbakhun.
Merujuk sejumlah pasal di konstitusi, BPK disebut memiliki peran sangat strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ketertarikan terhadap ide tentang sinergi antar lembaga sebagai salah satu cara mencapai tujuan bernegara. “Itu kata kunci bernegara. Soal sinergi, pasti sinergi,” ucapnya.
