Airlangga Minta Insentif Rp 1 Triliun ke Sri Mulyani untuk Digitalisasi Daerah
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mengalokasikan insentif untuk digitalisasi daerah sebesar Rp 1 triliun. Permintaan tersebut disampaikan Airlangga saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2024.
Permintaan tersebut ia sampaikan karena sebelumnya pernah melakukan pembahasan dengan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tahir. Saat itu, Airlangga menyebut Mendagri pernah meminta insentif untuk daerah sebesar Rp 100 miliar namun ternyata yang diberikan mencapai Rp 1 triliun.
“Pak Tomsi, sebelum Ibu (Sri Mulyani) hadir, kita sudah bahas. Dulu katanya Pak Mendagri mintanya Rp 100 miliar dikasih Rp 1 triliun, Bu. Itu belum termasuk insentif Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)” kata Airlangga di Jakarta, Senin (23/9).
Untuk itu, Airlangga akan meminta kepada Sri Mulyani untuk menaikkan insentif fiskal untuk pemerintah daerah sebesar Rp 1 triliun karena kinerja TP2DD sudah naik signifikan dan layak mendapat penghargaan.
“Dinaikkan saja Rp 1 triliun, pembagiannya sama yaitu setahun tiga kali atau setiap empat bulan,” kata Airlangga.
Saat ini, yang mengevaluasi kinerja TP2DD 2023 mencapai 489 pemerintah daerah atau setara 90,2% dari total. Angka tersebut naik signifikan dan peningkatannya terjadi di semua wilayah kecuali Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Dengan adanya capaian tersebut, Airlangga berharap Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan tambahan transferan dana insentif untuk pemerintah daerah. Airlangga menyoroti buku biografi Sri Mulyani yang menyebut insentif sebagai sesuatu yang penting.
“Kemarin Ibu baru meluncurkan buku dan bukunya menyebut pemberian insentif itu penting. Ini jadi momentum kami untuk menjaga, sesuai dengan buku itu,” ujar Airlangga.
