Pemerintah Matangkan Aturan Terkait Kelanjutan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyempurnakan regulasi untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi beberapa sektor industri.

Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1). “Tadi rapat terbatas terkait harga gas akan dibahas tersendiri, masih kami sempurnakan regulasinya,” ujar Airlangga.

Ia juga memastikan bahwa kebijakan HGBT akan diperpanjang oleh pemerintah, meskipun rincian kebijakan tersebut belum dapat diumumkan saat ini. “Itu akan diperpanjang, tetapi akan diumumkan sendiri,” ujarnya. 

Kesepakatan yang Belum Dipublikasikan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa beberapa substansi terkait HGBT telah disepakati dalam rapat tersebut. Namun, ia memilih untuk tidak menyampaikan detail kesepakatan kepada media.

“Kami sudah sepakat beberapa substansi HGBT, dan kami sepakat tidak disampaikan kepada media sekarang,” kata Agus. Dia optimistis hasil kesepakatan tersebut akan membawa dampak positif. “Insyaallah kesepakatannya baik,” ujarnya.

Kebijakan HGBT, yang berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024 ini dirancang untuk memberikan harga gas bumi lebih murah kepada tujuh sektor industri prioritas.

Dengan kebijakan ini, industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet dapat membeli gas bumi dengan harga US$ 6 per MMBtu (juta meter kubik).

Agus menekankan bahwa gas merupakan komponen krusial dalam industri. Selain harga yang terjangkau, jaminan ketersediaan suplai gas juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. “Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” katanya, Jumat (17/1).

Dampak Positif HGBT bagi Sektor Industri

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyebutkan bahwa kebijakan subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi dalam total modal produksi sebesar 23-26 persen.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan dampak berantai yang signifikan, seperti peningkatan investasi baru, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi pembayaran pajak kepada negara.

“Kebijakan HGBT sangat vital bagi sektor keramik yang tergolong padat energi. Kami berharap pemerintah segera memperpanjang kebijakan ini pada Januari 2025,” ujar Edy.