Kantongi Izin Pakai Darurat, BioNTech Akan Produksi 1,3 Miliar Vaksin
Badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat (US FDA) telah memberikan izin penggunaan darurat vaksin virus corona buatan BioNTech, Jumat (11/12). Perusahaan farmasi asal Jerman ini bermitra dengan Pfizer.
Chief Executive Officer BioNTech SE Ugur Sahin mengatakan, tantangan terbesar pihaknya dengan Pfizer saat ini adalah meningkatkan kapasitas produksi. Sebab, ada permintaan yang sangat besar ke depan.
“Kami perlu menjari jalan keluar tantangan produksi. Kami tidak bisa memberikan lebih banyak dosis vaksin tanpa bisa memproduksinya lebih banyak lagi,” kata Sahin kepada Reuters, dikutip Minggu (13/12).
Dia mengatakan, kondisinya saat ini dibutuhkan lebih banyak dosis. "Pertanyaan itu harus kami jawab, bagaimana cara memproduksi lebih banyak dosis vaksin”.
Sejak awal, tujuan utama BioNTech dan Pfizer mulai mengembangkan vaksin, adalah membuat vaksin yang efektif, aman, dan tersedia secepat mungkin.
Izin penggunaan darurat sudah dikantongi. Kondisi ini memugkinkan BioNTech menghadirkan vaksin yang sangat dinanti-nanti itu. Sahin berharap European Medicines Agency dapat memberikan izin penggunaan bersyarat akhir bulan ini,
Dengan begitu, vaksin dapat segera diluncurkan di negara-negara Eropa mulai awal tahun depan.
BioNTech menargetkan memproduksi hingga 1,3 miliar dosis vaksin tahun depan. Salah satu cara meningkatkan produksi adalah membeli pabrik dari Novartis AG di Marburg, Jerman, yang memiliki kapasitas produksi 750 juta dosis per tahun.
Sahin mengatakan BioNTech akan mulai memproduksi vaksin di pabrik tersebut pada paruh pertama 2021. “Target dasarnya adalah 1,3 miliar dosis, dan kami memiliki rencana tambahan, yang tidak bisa kami ungkapkan, untuk meningkatkan skala produksi secara signifikan,” kata dia.
Pasokan vaksin untuk AS yang memiliki populasi sekitar 330 juta jiwa akan dibatasi. Pemerintah AS sendiri telah memesan 100 juta dosis namun dapat meminta lebih banyak. Walaupun sebelumnya Pfizer telah menawarkan tambahan dosis kepada AS namun ditolak oleh pemerintahan Trump.
