PLN Prediksi Permintaan Listrik 2021-2030 hanya Tumbuh 4,9% per Tahun

Dalam RUPTL 2021-2030 pertumbuhan listrik diproyeksikan hanya 4,9% per tahun karena RUPTL disusun di tengah ketidakpastian permintaan imbas pandemi Covid-19.
Image title
5 Oktober 2021, 12:33
permintaan listrik, pln, ruptl
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.
Petugas melakukan pengecekan kelistrikan di Gardu Induk Kuta di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (2/2/2021).

PLN menyampaikan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 disusun di tengah ketidakpastian permintaan listrik imbas pandemi Covid-19. Oleh karena itu rata-rata pertumbuhan listrik hingga 2030 diramal hanya sekitar 4,9% per tahun.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan bahwa tekanan pandemi membuat pertumbuhan listrik pada 2020 turun 0,79%. Sehingga pertumbuhan listrik diproyeksikan lebih rendah dibandingkan RUPTL sebelumnya.

"Pertumbuhan listrik untuk 10 tahun ke dapan diproyeksikan rata-rata sebesar 4,9% per tahun, lebih rendah daripada RUPTL 2019-2028 dengan rata-rata sebesar 6,4% per tahun," ujar Zulkifli dalam Webinar Diseminasi RUPTL PLN 2021-2030, Selasa (5/10).

Sementara, program 35.000 megawatt (MW) yang telah direncanakan sejak 2015 sebagian besar telah memasuki masa konstruksi dan akan segera beroperasi. Hal ini berpotensi menyebabkan kelebihan pasokan listrik karena permintaan yang rendah.

Oleh karena itu PLN telah menyiapkan strategi untuk mengurangi risiko atau dampak oversupply. Misalnya melalui program pemasaran yang agresif untuk meningkatkan permintaan, seperti seperti kompor induksi, kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Juga melalui kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan permintaan listrik baru di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas, dan sebagainya. Pemerintah juga diminta meminimakan penambahan kapasitas infrastruktur baru.

Kemudian merelokasi pembangkit PLTG/GU ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk meminimalkan biaya investasi dan meningkatkan utilisasi aset, serta renegosiasi penyesuaian jadwal, baik itu kepada IPP pembangkit maupun penyedia bahan bakar.

"Pelaksanaan program co-firing yang tidak memerlukan biaya belanja modal dan hanya mengoptimalkan biaya operasional, sehingga risiko kelebihan pasokan dapat dihindari sejalan dengan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT)," ujarnya.

RUPTL 2021-2030 Paling Hijau

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan RUPTL 2021-2030 merupakan RUPTL paling hijau yang digunakan sebagai landasan untuk mencapai netral karbon pada 2060. PLN berkomitmen mencapai bauran energi dari EBT sebesar 23% pada 2025 dan mendukung porsi EBT pada rencana pembangkit baru lebih dari 50%.

Selain itu, pengembangan pembangkit EBT juga harus memperhitungkan keseimbangan antara supply dan demand, kesiapan sistem, keekonomian, serta harus diikuti dengan kemampuan domestik untuk memproduksi industri EBT. Simak databoks berikut:

Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi importir EBT. "Transisi energi harus tetap memperhatikan trilema security of supply, sustainability dan affordability," katanya.

Zulkifli menilai transisi energi ke EBT merupakan upaya bersama antara PLN, Pemerintah dan semua pihak. Sehingga ia mengingatkan agar dampak biayanya tidak hanya dibebankan pada PLN maupun masyarakat, namun perlu didukung juga oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait