Pemerintah Diminta Pastikan Pasokan BBM untuk Kawal Pemulihan Ekonomi
Permintaan bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah harus mengamankan pasokan BBM jangka panjang untuk mengawal pemulihan tersebut.
Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu mengamankan kontrak pembelian jangka panjang untuk mengamankan stok BBM, baik itu bensin, dalam hal ini Pertamax, maupun solar.
Untuk BBM jenis solar, pemerintah dapat mengatasinya dengan menggenjot produksi dari program mandatori B30. Mengingat program ini dapat menggantikan ketergantungan terhadap impor. "Harus didukung dan didorong untuk memastikan distribusinya tidak terhambat," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (18/10).
Selain itu, dengan mulai meningkatnya permintaan akan pasokan energi domestik, menurut Bhima juga menjadi momentum untuk menahan ekspor batu bara secara berlebihan. Pasalnya bukan hanya BBM saja, batu bara juga mempunyai peran vital dalam sistem kelistrikan RI.
"Batu bara juga karena orientasi ekspor kita terlalu besar mungkin salah satu solusinya memperbesar (Domestic Market Obligation/DMO). Baik itu DMO untuk listrik tetapi juga DMO untuk pemakaian batu bara di industri juga. Jadi jangan semua diekspor," katanya.
Bhima menyarankan pemerintah segera menggelar rapat terbatas dengan memanggil semua seluruh pemangku kepentingan. Termasuk juga sektor industri, asosiasi logistik yang menurutnya mempunyai peran penting.
"Dengan mempertemukan pelaku usaha di sektor penghasil energinya untuk merencanakan pengamanan stok dalam jangka menengah setidaknya sampai 2022 dengan adanya krisis energi," katanya.
Sementara, Pertamina memastikan stok BBM untuk wilayah Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini dalam level aman. Terutama untuk memenuhi kebutuhan aktivitas masyarakat yang mulai meningkat seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi.
