Krisis Investasi, Industri Migas Harus Dikelola Layaknya Perusahaan
Pemerintah dinilai perlu mengubah strategi dalam mendorong iklim investasi hulu migas di Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menilai industri hulu migas saat ini sudah di tahap krisis investasi sejak beberapa tahun terakhir.
Sementara masih ada beberapa wilayah kerja migas yang menanti untuk dikelola. Oleh karena itu diperlukan revolusi kebijakan fiskal dan sistem kontrak kerja sama yang lebih ramah investasi. Pemerintah dinilai harus mengelola industri migas seperti layaknya sebuah bisnis.
Ia menilai Malaysia dan Vietnam bisa menjadi contoh negara sukses dalam menarik iklim investasi hulu migas. "Perlu strategi marketing dan benchmarking dengan negara-negara produsen lainnya, bagaimana mereka bisa menarik lebih banyak investasi (migas) ke negaranya," kata Moshe kepada Katadata.co.id, Jumat (29/10).
Untuk itu, menurut Moshe pemerintah perlu melakukan perubahan yang revolusioner. Tidak akan efektif jika hanya dilakukan sedikit-sedikit, mengingat persaingan antara negara-negara produsen migas dalam memperebutkan investasi hulu migas semakin ketat.
Sementara, Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kualitas blok migas yang ditawarkan lebih baik dan prospektif. Meliputi tingkat kematangan data informasi terkait blok tersebut.
Di samping itu, yang tak kalah penting yakni kondusifitas iklim investasi di Indonesia. Ini meliputi kepastian aturan main, fiscal terms yang ditawarkan, dan kemudahan proses birokrasi perizinan dan pengambilan keputusan.
"Lalu, bagaimana itu semua dapat tersampaikan kepada calon investor dengan baik. Sehingga harapannya, persepsi mereka tentang competitiveness kita menjadi lebih baik, yang kemudian manifestasinya adalah meningkatnya minat untuk berinvestasi ke kita," kata dia.
Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan ada beberapa alasan yang membuat investasi hulu migas di tanah air lesu. Salah satunya yakni terkait pembagian bagi hasil produksi (split) untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Anggota DEN Satya Widya Yudha menyadari iklim investasi migas nasional saat ini masih kurang menarik bagi para investor karena bagi hasil produksi migas RI untuk KKKS cenderung lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga.
"Kalau di Indonesia minyak itu kira kira 15% hingga 25%, dan untuk gas 20% hingga 40%. Malaysia cukup tinggi sampai 80%," kata dia dalam webinar Perkembangan Kondisi Lingkungan Politik-Ekonomi Industri Hulu Migas Nasional, Selasa (14/9).
