Pemerintah Dinilai Turut Andil Atas Mandeknya Proyek Kilang Pertamina
Pemerintah dinilai turut andil atas terhambatnya pembangunan proyek kilang Pertamina lantaran arah kebijakan sektor energi yang tidak konsisten. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.
Dia menilai permasalahan utamanya dalam proyek kilang terletak pada masalah konsistensi pemerintah. Arah kebijakan energi pemerintah menurut dia tidak stabil.
"Sebagai contoh belakangan ini mendorong untuk menggenjot transisi EBT dan akan meninggalkan energi fosil. Saya kira ini juga menjadi faktor penghambat," katanya kepada Katadata.co.id, Selasa (12/11).
Menurut dia, dengan dorongan tersebut, maka sudah pasti investor akan berpikir ulang dalam berinvestasi pada proyek kilang dan mengkalkulasikan risikonya. "Jangan sampai sudah terlanjur investasi kebijakannya justru berubah dan tidak lagi memakai BBM," katanya.
Selain itu, bisnis kilang keuntungannya juga tidak sebesar di hulu migas. Sehingga umumnya memerlukan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Dalam hal ini seringkali keberatan ada pada Kementerian Keuangan karena target penerimaan dapat tidak tercapai.
Seperti diketahui, kekesalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap lambatnya progres pembangunan kilang minyak Pertamina sudah tak terbendung. Bahkan Jokowi mengaku pernah membentak Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati lantaran dinilai lambat dalam mengeksekusi proyek-proyek migas.
Pada rapat itu, Jokowi begitu kesal ketika menceritakan kembali pengalamannya mengenai lambatnya proyek pembangunan kilang petrokimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur. Mengingat saat ia dilantik pada 2014 lalu, ia langsung turun ke lapangan untuk meninjau proyek tersebut.
"TPPI investasinya US$ 3,8 miliar, ini sudah bertahun-tahun belum jalan-jalan juga," kata dia dalam rapat di hadapan komisaris dan direksi Pertamina dan PLN di Istana Negara pada Selasa (16/11) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (20/11).
Jokowi menilai kilang TPPI jika telah rampung dan beroperasi dapat menghasilkan banyak turunan petrokimia yang bisa menjawab kebijakan substitusi impor Indonesia. Kilang ini diharapkan dapat membereskan persoalan yang berkaitan dengan neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
"Kita bisa produksi sendiri karena kita punya industrinya, mesinnya, bahan bakunya, kok tidak kita lakukan malah impor. Itu yang bikin saya sedih," kata Presiden.
