Biodiesel Jadi Prioritas, Petani Keluhkan Alokasi Minim Dana Sawit
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan penggunaan dana yang dikumpulkan dari pungutan sawit tidak banyak memberikan dampak bagi para petani. Pasalnya, pungutan tersebut selama ini hanya diprioritaskan untuk mensubsidi biodiesel.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah mengalokasikan dana Rp 57,72 triliun untuk program biodiesel hingga 2020. Sedangkan realisasi hingga 2021 kurang lebih mencapai Rp 107 triliun.
"Sampai sekarang mulai berdirinya alokasi (untuk) petani sawit hanya Rp 4 triliun dari sekitar Rp Rp 100 triliun. 80% dana itu untuk biodiesel," kata dia dalam diskusi Kekuatan Oligarki dan Orang Kuat dalam Bisnis Biodiesel, Senin (31/1).
Selain alokasi dana sawit yang kurang berpihak ke petani, sebenarnya pungutan dana sawit juga turut berdampak pada ekonomi petani. Misalnya dengan pungutan US$ 50 per ton harga tandan buah segar kerugian petani mencapai Rp 125 per kg.
"Dan dengan pungutan yang besar sekarang, kan sekarang sudah mengikuti fluktuasi US$ 275 per ton potongannya, yang kami hitung dari potongan sebesar itu kerugian di tingkat petani Rp 600-800 per kg," katanya.
Selain itu, dia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan pungutan dana sawit. Mengingat tidak ada kebutuhan yang mendesak karena belum ada peningkatan dari program B30 ke program B40.
Seperti diketahui, Kementerian ESDM menetapkan alokasi biodiesel pada 2022 sebesar 10,1 juta kiloliter. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari alokasi tahun 2021 sebesar 9,4 juta kiloliter.
