Izin PLTA Jusuf Kalla Butuh 5 Tahun, Jokowi Sentil Lagi Birokrasi PLN
Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali menyoroti lambatnya birokrasi pada PLN. Kepala Negara mendapatkan laporan bahwa proses negosiasi perizinan dengan perusahaan setrum pelat merah itu membutuhkan waktu hingga lima tahun.
Laporan itu ia terima dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Founder Kalla Group, Jusuf Kalla. Melalui Kalla Group, Jusuf Kalla membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi Tengah. Namun, terhambat negosiasi perizinan dengan PLN.
"Saya tekankan agar birokrasi utamanya di PLN, itu Pak Dirut (Direktur Utama PLN) diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi," kata Jokowi saat Peresmian PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy di Poso, Jumat (25/2).
Hal ini disampaikan di hadapan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick (BUMN) Thohir.
Jokowi mengatakan, pengusaha akan kelelahan apabila harus mengurus izin selama lima tahun. Apalagi, mereka juga perlu mengurus administrasi pendanaan hingga pembangunan proyek di lapangan.
"Sekuat apapun orang ngurus izin sampai lebih dari lima tahun, kecapekan di ngurus izin. Belum bekerja di lapangan," ujar Presiden.
Kepala Negara memperkirakan, sejumlah pengusaha berpotensi mundur apabila enggan menunggu tercapainya kesepakatan dengan PLN. Simak databoks berikut:
