Tekan Subsidi BBM, Banggar Minta Pemerintah Fokus pada Elektrifikasi
Badan Anggaran (Banggar) DPR mengajak pemerintah agar menyegerakan program konversi energi listrik sebagai alternatif untuk menekan subsidi dan kompensasi energi, khususnya pada subsidi BBM.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menegaskan pemerintah untuk segera mengurangi produksi dan konsumsi BBM menjadi konsumsi energi berbasis listrik. Apabila pemerintah masih bergantung pada minyak, anggaran negara akan terus terbebani oleh tingginya impor minyak untuk memenuhi konsumsi 1,5 juta barel per hari.
"Kemampuan produksi di dalam negeri cuma 630 ribu barel per hari, sementara konsumsinya mencapai 1,5 juta barel per hari. Dengan posisi seperti ini kita akan terus menghadapi hiruk-pikuk kenaikan kebijakan energi bila ada gejolak eksternal," kata Said kepada Katadata.co.id, Selasa (6/9).
Said memahani bahwa ketergatungan akan BBM tidak bisa dilepas secara serta-merta. Dia menyebutkan langkah yang paling mungkin pada jangka pendek yakni impor minyak dari produsen yang murah seperti minyak dari Rusia dan tingkatkan kemampuan kilang minyak nasional.
"Tapi ini semua hanya langkah sementara, tidak mengurai persoalan mendasarnya. Yang sangat mendasar adalah pemerintah perlu menuju energi listrik. Anggaran relokasi dari subsidi BBM yang sangat besar bisa digunakan untuk mendorong percepatan arah energi nasional ke listrik," sambung Said.
Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi meningkat dari alokasi Rp 502 triliun menjadi Rp 649 triliun pada tahun ini. Kenaikan harga BBM membuat pemerintah menghemat subsidi Rp 49 triliun dari proyeksi Rp 698 triliun jika pemerintah tak menaikkan harga.
Sekalipun harga dinaikkan, APBN tetap jebol. Pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini disiapkan Rp 502,4 triliun. Pemerintah sebelumnya memperkirakan butuh tambahan anggaran mencapai Rp 195,6 triliun jika harga BBM tak naik, sehingga total subsidi dapat membengkak menjadi Rp 698 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut estimasikan subsidi energi sekitar Rp 650 triliun setelah pemerintah menaikan harga jual Solar dan Pertalite. Hal tersebut sudah termasuk hitungan menggunakan tambahan volume kuota BBM bersubsidi yang baru.
