Kecelakaan dan Bentrok Pekerja, DPR Minta Izin PT GNI Morowali Dicabut
Bentrokan antara pekerja Indonesia dan tenaga kerja asing di area smelter nikel PT GNI (Gunbuster Nickel Industry) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/1) mendapat sorotan dari Komisi VII DPR.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mengatakan agar pemerintah segera mengevaluasi izin operasional PT GNI menyusul bentrok yang berujung pada tewasnya dua pekerja. Dia berharap pemerintah bisa mencabut izin usaha perusahaan secara permanen.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar pemerintah tidak menganggap remeh bentrokan yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Menurutnya, bentrok antar karyawan itu bisa jadi dipicu oleh masalah mendasar dan bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja.
"Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai," kata Mulyanto dalam siaran pers pada Senin (16/1).
Mulyanto mendesak pemerintah agar mencabut izin operasi smelter PT GNI sekaligus melaksanakan audit teknologi smelter dan aspek kesejahteraan dan keselamatan (K3).
Menurutnya, audit itu penting dilaksanakan untuk menjawab kekhawatiran operasional pabrik yang mengadopsi sistem teknologi usang dan komponen peralatan yang berkualitas rendah. Audit juga dilakukan untuk menguji manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat.
"Bila ini terbukti maka artinya pihak manajemen PT. GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan, karenanya sudah sepatutnya pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen," ujar Mulyanto.
Lebih lanjut, Mulyanto juga menyotori kejadian bentorkan antar pekerja sebagai momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif ihwal program hilirisasi nikel. Dalilnya, program hilirisasi nikel mengorbankan banyak fasilitas negara namun hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.
Dia menyebut program hilirisasi nikel telah memberi banyak kemudahan seperti membebaskan pajak ekspor, PPh badan, dan PPN.
Dengan insentif besar itu, kata Mulyanto, produk yang dihasilkan sejauh ini hanya barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah, seperti Nickel Pig Iron (NPI) dengan kandungan nikel sekitar 4% atau feronikel dengan kandungan nikel sekira 10 %.
