Serikat Pekerja PLN-Pertamina Minta Pembentukan Holding Dibatalkan

Serikat pekerja Pertamina dan PLN menilai pembentukan holding, subholding, yang diikuti dengan IPO merupakan bentuk privatisasi aset bangsa.
Image title
16 Agustus 2021, 17:09
holding, pln, pertamina
ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Pemerintah berencana membentuk holding panas bumi yang berisikan Pertamina Geothermal, PLN Gas & Geothermal serta Geo Dipa Energi.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja PLN Group meminta agar pembentukan Holding-Subholding dua perusahaan pelat merah tersebut dibatalkan.

Serikat pekerja Pertamina dan PLN menuding pembentukan holding-subholding yang diikuti penawaran saham perdana (IPO) anak-anak usahanya setelah holding-subholding terbentuk merupakan upaya privatisasi aset bangsa.

Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) serta UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pasal 77. Oleh karena itu, Serikat Pekerja meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat membatalkan rencana tersebut.

"Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding (HSH) Pertamina dan PLN serta IPO terhadap anak-anak perusahaan," ujar Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali dalam pernyataan sikap bersama, Senin (16/8).

Advertisement

Mereka meminta agar aset vital dan strategis bangsa pengelolaan dan kepemilikannya 100% tetap di tangan negara, mulai dari hulu hingga hilir, sesuai konsep penguasaan negara dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3).

Konstitusi Pasal 33 Ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

"Kami akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai presiden membatalkan rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) Pertamina dan PLN serta IPO terhadap terhadap anak-anak usahanya," katanya.

Mereka juga meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar menolak rencana privatisasi tersebut. Pasalnya, holding-subholding dan IPO dinilai berpotensi mengakibatkan kenaikan harga BBM, gas, dan tarif listrik.

Seperti diketahui pemerintah berencana membentuk holding panas bumi terbesar di dunia dengan menggabungkan tiga perusahaan. Ketiganya yaitu Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLN Gas & Geothermal, serta Geo Dipa Energi.

Penggabungan ketiga perusahaan ini diyakini akan meningkatkan pengembangan panas bumi di Indonesia. Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengatakan dengan holding itu kerja operasional perusahaan juga bisa lebih efisien.

Dia menargetkan penggabungan aset panas bumi ketiga perusahaan akan selesai di tahun 2021 ini. "Berpotensi jadi perusahaan geothermal terbesar di dunia," kata Pahala kepada Katadata.co.id, medio Februari 2021.

Penggabungan aset panas bumi nantinya akan memperkuat holding. Kekuatan Pertamina adalah pengembangan dan pengeboran sumur panas bumi. "PLN nanti untuk transmisi dan distribusi. Lalu, pemerintah dalam kebijakan dan pendanaan," ujarnya.

Direktur Operasi PLN Gas & Geothermal (PLN GG) Yudistian Yunis mengatakan pembahasan holding masih berkutat pada opsi dan mekanisme penggabungan usaha panas bumi.

Pembentukan holding, menurut dia, akan mengakselerasi dan mengoptimalkan pemanfaatan energi geothermal untuk tenaga listrik. Potensinya sangat berlimpah di Indonesia, tapi baru sekitar 8% termanfaatkan.

Sementara itu Kementerian BUMN telah memberikan sinyal kuat PGE untuk memimpin holding panas bumi. "Kajian mengenai siapa yang menjadi induk holding dalam pengembangan panas bumi saat ini, yang berpotensi adalah PGE," kata Pahala dalam acara 'Indonesia Green Summit 2021' secara virtual, Senin (26/7).

PLN juga telah menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk membentuk holding panas bumi demi mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan potensi panas bumi di Tanah Air.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi mengatakan, melalui holding ini seluruh sumber daya, aset, dan sumber daya manusia dengan keahlian spesifik yang dimiliki setiap entitas yang selama ini mengelola energi panas bumi akan dioptimalkan.

"Tujuan utama dari pembentukan holding ini bukan untuk mengerdilkan satu sama lain, melainkan justru untuk membesarkan setiap entitas dan menggarap potensi panas bumi sebesar-besarnya," kata Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (6/8).

Meski demikian Kementerian BUMN hingga kini masih mencari bentuk ideal holding panas bumi. "Kami masih berdiskusi, bisa konsolidasi atau holding, kami mencari yang terbaik," ujar Arya.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait