Serikat Pekerja PLN-Pertamina Minta Pembentukan Holding Dibatalkan
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja PLN Group meminta agar pembentukan Holding-Subholding dua perusahaan pelat merah tersebut dibatalkan.
Serikat pekerja Pertamina dan PLN menuding pembentukan holding-subholding yang diikuti penawaran saham perdana (IPO) anak-anak usahanya setelah holding-subholding terbentuk merupakan upaya privatisasi aset bangsa.
Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) serta UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pasal 77. Oleh karena itu, Serikat Pekerja meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat membatalkan rencana tersebut.
"Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding (HSH) Pertamina dan PLN serta IPO terhadap anak-anak perusahaan," ujar Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali dalam pernyataan sikap bersama, Senin (16/8).
Mereka meminta agar aset vital dan strategis bangsa pengelolaan dan kepemilikannya 100% tetap di tangan negara, mulai dari hulu hingga hilir, sesuai konsep penguasaan negara dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3).
Konstitusi Pasal 33 Ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
"Kami akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai presiden membatalkan rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) Pertamina dan PLN serta IPO terhadap terhadap anak-anak usahanya," katanya.
Mereka juga meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar menolak rencana privatisasi tersebut. Pasalnya, holding-subholding dan IPO dinilai berpotensi mengakibatkan kenaikan harga BBM, gas, dan tarif listrik.
Seperti diketahui pemerintah berencana membentuk holding panas bumi terbesar di dunia dengan menggabungkan tiga perusahaan. Ketiganya yaitu Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLN Gas & Geothermal, serta Geo Dipa Energi.
Penggabungan ketiga perusahaan ini diyakini akan meningkatkan pengembangan panas bumi di Indonesia. Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengatakan dengan holding itu kerja operasional perusahaan juga bisa lebih efisien.
