Wacana Holding PLTU, Antara Energi Murah dan Komitmen Penurunan Emisi
Pemerintah disebut berencana membentuk holding pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Namun rencana ini menuai kritik, karena bertentangan dengan komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar batu bara itu.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pembentukan holding PLTU tak sejalan dengan komitmen menuju ke transisi energi bersih. Mengingat pembentukan holding pada ujungnya bertujuan meningkatkan kapasitas pembiayaan.
"Baik dari penerbitan utang baru maupun pelepasan saham negara atau IPO (initial public offering/penawaran saham perdana)," kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (30/7).
Menurut dia cara-cara tersebut semakin mengukuhkan bahwa komitmen pengurangan emisi karbon hanya retorika di atas kertas. Jika pemerintah serius, maka bukan PLTU yang didorong namun pengurangan pembangkit batu bara dengan rencana tahunan yang jelas.
Di samping itu, belum tentu minat investor global membiayai PLTU akan naik pasca pembentukan holding. Apalagi manajer investasi global terus menekan perusahaan untuk mematuhi ESG (Environment, Social and Governance) sebagai standar yang tidak bisa ditawar lagi.
"Indonesia bentuk holding PLTU, maka menjadi citra buruk secara global dan daya tarik investasi Indonesia justru menurun di mata negara maju," ujarnya.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai kebijakan pemerintah antara satu dengan yang lain tak sinkron. Pada umumnya holding dibentuk untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang tergabung dalam holding tersebut.
Sementara di sisi lain pemerintah akan mengurangi peran PLTU secara bertahap. Hal ini mencerminkan pemerintah sedang berada dalam persimpangan. "Akan fokus pada transisi energi atau fokus pada penyediaan energi murah?," katanya.
Menurut Komaidi jika pemerintah masih mengacu pada batu bara sebagai energi murah dan penerimaan negara, maka pengembangan energi terbarukan di Indonesia akan relatif lambat.
Sebelumnya, Serikat Pekerja PT PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT. Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) membocorkan rencana pemerintah untuk membentuk holding PLTU.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja PLN Bintoro Suryo Sudibyo mengatakan bahwa rencana ini masih pada tahap pengumpulan data. "Sekarang dalam kajian di PLN. Ini perlu kami mitigasi dari awal. SP PLN berikan masukan yang baik," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (27/7).
Bintoro menyebut rencana holdingisasi pembangkit listrik batu bara saat ini tengah menjadi isu yang cukup panas di kantor pusat. Menurut dia dalam penyediaan energi di PLN, seharusnya semua saling bersinergi bukan justru saling mencaplok.
