Menteri ESDM Beberkan Strategi RI Capai Nol Emisi Karbon 2060 di COP26
Upaya pemerintah mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060 untuk mengatasi perubahan iklim terus diperkuat. Salah satunya dengan rencana pembangunan tol listrik atau supergrid untuk mendistribusikan energi baru terbarukan (EBT) secara merata.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan transisi energi menuju target nol emisi bersih pada 2060 membutuhkan beberapa dukungan infrastruktur, teknologi, dan pembiayaan. Seperti pengembangan interkoneksi jaringan yang berpeluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT.
Oleh sebab itu, Indonesia berencana mulai mengembangkan Supergrid mulai 2025 untuk mengatasi kesenjangan antara sumber EBT dan lokasi di daerah yang memiliki permintaan listrik yang tinggi.
"Sebagai negara kepulauan, kita perlu menyediakan akses listrik ke seluruh masyarakat lokal setempat," kata dia dalam rangkaian agenda KTT Iklim Conference of Parties 26 atau COP26 di Paviliun Indonesia, Glasgow, Skotlandia, Senin (1/10).
Sementara, penerapan teknologi tepat guna juga diperlukan untuk mengintegrasikan sumber EBT serta mengantisipasi sifat intermitten. Misalnya seperti energi matahari dan angin.
Adapun teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan EBT termasuk jaringan pintar (smart grid), smart meter dan sistem penyimpanan energi termasuk pumped storage dan Battery Energy Storage System (BESS).
Sedangkan, terkait pembiayaan, Arifin menegaskan peran sektor swasta sebagai penopang finansial selain pemerintah dan lembaga keuangan sebagai aspek penting dalam meningkatkan dan mempercepat implementasi energi rendah karbon.
"Diperlukan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami berusaha untuk mencapainya dengan menyederhanakan dan merampingkan kerangka peraturan," katanya.
Salah satunya melalui pengesahan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara 2021-2030 dimana porsi sumber energi berbasis EBT melebihi porsi energi fosil, yaitu sebesar 51,6% atau setara dengan 20,9 gigawatt (GW).
Ia menegaskan penambahan kapasitas pembangkit listrik hanya akan berasal dari EBT mulai 2035. "Pemanfaatan panas bumi dimaksimalkan hingga 75% dari potensi, pembangkit hidro dioptimalkan ke pusat beban di pulau-pulau kecil dalam menyeimbangkan pembangkit listrik VRE," ujarnya.
Kementerian ESDM sendiri terus menjalin kerja sama secara aktif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian negara dan lembaga lainnya dalam memenuhi target penurunan emisi.
Meski begitu, pihaknya menyambut baik dukungan dari sektor swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk membantu Indonesia memenuhi target ini lebih cepat.
