Penurunan Emisi Karbon Butuh Rp 3.700 T, Pemerintah Hanya Sanggup 34%
Biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai target penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca di Indonesia sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) sangat besar, yakni mencapai Rp 3.779,63 triliun.
Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto mengatakan kebutuhan dana sebesar itu, maka tidak memungkinkan jika semuanya harus dibiayai oleh pemerintah. Pasalnya, pendanaan dari pemerintah sangat terbatas.
Berdasarkan perhitungannya, pendanaan yang berasal dari pemerintah tidak lebih dari 34% setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan pendanaan dari non pemerintah untuk menutup gap tersebut. Misalnya dapat berasal dari sektor swasta, masyarakat sipil, hingga mitra kerja sama internasional baik bilateral dan multilateral.
"Kita bicara hitung hitungan rata-rata kemampuan pendanaan pemerintah tidak lebih dari 34% setiap tahunnya. Tinggal hitung saja 34% dari Rp 3.779 triliun sisa gap itu yang dapat didorong non government," kata dia dalam Webinar Investasi Energi Baru dan Terbarukan dalam Pengembangan Biomassa di Indonesia, Rabu (16/2).
Adapun target penurunan emisi gas rumah kaca dalam NDC yakni sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Biaya penurunan emisi GRK berdasarkan roadmap NDC mitigasi Indonesia KLHK (2020) sebesar Rp 3.779,63 triliun hingga 2030 atau sekitar Rp 343,6 triliun per tahun.
Sementara, berdasarkan Second Biennial Update Report KLHK 2018, biaya memitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC 2030 yakni sebesar Rp 3.461 triliun.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan sejumlah biaya itu akan digunakan untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 29% di sektor kehutanan sebanyak 497 juta ton CO2e, energi dan transportasi 314 juta ton CO2e, limbah 11 juta ton CO2e, pertanian 9 juta ton CO2e, serta IPPU 3 juta ton CO2e.
