Kemenkeu Siapkan Ragam Kebijakan Fiskal untuk Capai Nol Emisi Karbon

Kementerian Keuangan telah merancang sejumlah kebijakan fiskal untuk mendukung target nol emisi karbon pada 2060.
Image title
10 Februari 2022, 12:35
Kementerian keuangan, emisi karbon, insentif fiskal
ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.
Ilustrasi. Kementerian Keuangan telah melakukan penandaan anggaran perubahan iklim atau climate budget tagging, inisiasi penandanaan perubahan iklim di tingkat daerah, dan penerbitan instrumen pembiayana hijau seperti sukuk global hijau atau sustainability development goals (SDG) bond.

Kementerian Keuangan memastikan komitmen untuk mendukung target pencapaian nol emisi karbon pada 2060. Serangkaian kebijakan fiskal telah dirancang untuk mendukung target tersebut. 

Direktor Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pihaknya antara lain telah melakukan penandaan anggaran perubahan iklim atau climate budget tagging, inisiasi penandanaan perubahan iklim di tingkat daerah, dan penerbitan instrumen pembiayana hijau seperti sukuk global hijau atau sustainability development goals (SDG) bond. 

“Berbagai dukungan fiskal juga dikembangkan untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan. Salah satunya, melalui insentif perpajakan dalam rangka membantu  daya saing harga listrik EBT,” ujar Luky dalam Peluncuran Hibah SEF Insentif PLTS Atap bekerja sama dengan  Katadata.co.id, Kamis (10/2). 

Selain itu, menurut dia, dukungan lainnya diberikan untuk pengembangan EBT melalui kerja sama pemerintah badan usaha maupun pemerintah dan BUMN. Pemerintah juga telah mengembangkan penjaminan untuk Pinjaman langsung EBT, serta penyediaan pendanaan khusus pengembangan sektor panas bumi yang data dimanfaatkan pemerintah, BUMN, swasta.

Advertisement

“Berbagai special machine vehicle di bawah Kementerian Keuangan juga didorong untuk mencari pendanaan di luar skema APBN, dalam bentuk bleended finance atau pool of fund. Dana-dana ini kemudian disalurkan ke berbagai skema inovatif untuk penanganan perubahan iklim,” kata dia. 

Luky mengatakan, pemerintah saat ini juga telah memiliki Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang didorong untuk memobilisasi dana publik dan swasta  yang berasal dari domestik maupun global untuk mendukung pendanaan penanganan perubahan iklim. “Salah satu penerapannya, BPDLH diberikan mandat untuk mengelola dan menyalurkan dana hibah SEF dan UNDP sebagai insentif bagi konsumen PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap,” kata Luky. 

Skema insentif PLTS atap ini diharapkan Luky akan meningkatkan peran badan usaha, pelanggan listrik perorangan, industri, dan sosial, serta  UMKM. “Skema ini juga diharapkan mendukung pencapaian target net zero emission,” kata Luky.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait