Jelang RUPS, Pimpinan Bank Bukopin Dipanggil Kementerian BUMN
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan direksi PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). Namun, pertemuan tersebut bukan membahas soal kepemilikan Bukopin yang saat ini tengah menjadi sorotan.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan Bukopin menjelang digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pemerintah, merupakan pemegang saham minoritas Bukopin sebesar 8,91%.
"Kami memang pemegang saham minoritas Bukopin. Jadi biasa lah kalau mau RUPS, anak usaha saya panggil buat periksa laporan keuangannya. Jadi tidak ada hubungannya sama masalah kepemilikan," kata Tiko, sapaan akrabnya, Rabu (17/6).
Bukopin berencana menggelar RUPST dengan enam mata acara pada Kamis (18/6). Mata acara tersebut di antaranya, meminta persetujuan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
(Baca: OJK: Kookmin Bank Sudah Setor Rp 2,8 T untuk Ambil Alih Bukopin)
Begitu pula dengan acara lainnya yaitu persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2019. Termasuk meminta persetujuan atas perubahan susunan pengurus Bukopin saat ini.
Bukopin memang tengah menjadi pembahasan beberapa waktu terakhir terkait dengan suntikan dana dari salah satu pemegang saham pengendalinya saat ini, Kookmin Bank. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, Kookmin Bank berkomitmen untuk menjadi pemegang saham pengendali dan memiliki 51% mayoritas saham Bukopin.
Salah satu bank terbesar di Korea Selatan itu juga dipastikan telah menempatkan dana di escrow account untuk mengeksekusi rencana tersebut sebesar US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,8 triliun.
