Urgensi Transformasi Kebijakan BBM
Transformasi Kebijakan Subsidi BBM
Menurut studi Bank Dunia, sekitar 80% subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Subsidi BBM membuat semakin sulit melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil. Perlu upaya transformasi kebijakan BBM yang relevan dengan sasaran kebijakan energi nasional.
Untuk itu, penulis membuka ruang diskusi melalui beberapa usulan. Pertama, salah satu alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah kenaikan harga BBM secara bertahap, hingga mendekati harga keekonomian. Subsidi dan kompensasi secara substansi tetap dipertahankan dengan sasaran amat selektif, yaitu kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.
Kedua, penyelesaian persoalan teknis perubahan skema subsidi, dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang atau penerima manfaat. Untuk itu perlu koordinasi lintas sektoral, karena terkait validitas data warga yang berhak menerima subsidi.
Dapat juga dilakukan kerjasama dengan organda atau kementerian Koperasi dan UKM terkait kategori pengguna solar subsidi, penggunaan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan kartu keluarga sejahtera untuk penyaluran LPG subsidi rumah tangga. Selain itu, penggunaan aplikasi seperti MyPertamina layak didukung secara massif.
Ketiga, melanjutkan langkah pengurangan subsidi bahan bakar fosil dan dialihkan untuk sektor ekonomi strategis. Selama beberapa tahun terakhir, subsidi energi dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang efektivitas pengalihan subsidi yang benar-benar memberikan dampak strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Ini misalnya dengan mengalokasikan subsidi khusus untuk pengembangan ekosistem industri energi baru dan terbarukan (EBT).
Keempat, mencermati besarnya cadangan gas bumi nasional, sudah saatnya pemerintah mendorong gas bumi sebagai energy transition vehicle. Energi gas bisa menjembatani peralihan energi fosil secara bertahap ke penggunaan EBT sepenuhnya sekaligus mengisi gap yang belum dapat dipenuhi EBT pada bauran energi nasional.
Kelima, penetrasi kendaraan listrik yang ramah lingkungan secara alamiah akan menggeser peggunaan kendaraan kendaraan berbasis BBM. Akselerasi kendaraan listrik memerlukan dukungan baik regulasi, fiskal maupun berbagai insentif agar harganya dapat kompetitif. Berkurangnya kendaraan yang menggunakan BBM tentu akan mengurangi porsi subsidi BBM.
Reformasi kebijakan subsidi ini tentu dengan harapan ke depan porsi subsidi BBM dalam APBN makin berkurang. Diperlukan diskusi lebih lanjut terhadap formulasi kebijakan subsidi BBM yang berorientasi jangka panjang.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
