Tantangan Pemerintah dalam Menekan Lonjakan Harga Kedelai
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di 2022 pun menyatakan siap mengucurkan anggaran untuk memperluas lahan tanam kedelai dari 150 ribu hektar menjadi 300 ribu hektar. Luas ini masih akan bertambah menjadi 600 ribu hektare di tahun 2023.
Namun, terdapat penurunan total alokasi anggaran pada tahun 2023, yang semula Rp 3 triliun dan telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menjadi Rp 2,7 triliun.
Penurunan total alokasi anggaran dari pagu tersebut turut berdampak terhadap berkurangnya rencana perluasan area lahan penanaman kedelai di 2023, yang semula diajukan seluas 369 ribu hektare menjadi 250 ribu hektar saja.
Direktorat Jenderal bersangkutan menyatakan bahwa rincian anggaran untuk komoditas kedelai adalah sebesar Rp 502,3 miliar, di mana 93,5%, yaitu Rp 469,7 miliar, akan ditujukan bagi budidaya kedelai.
Strategi peningkatan produksi kedelai dengan perluasan lahan hingga ratusan ribu hektare tidak hanya memerlukan anggaran yang besar, juga mengesampingkan aspek keberlanjutan dan risikonya bagi lingkungan. Pada akhirnya, manusia juga yang akan membayar harga “mahal” untuk kerusakan alam dan bencana yang diakibatkan oleh perluasan lahan tanam secara masif.
Jika tidak dibarengi dengan usaha intensifikasi pertanian, seperti dengan penggunaan bibit unggul, keberhasilan program ini patut dikhawatirkan. Insentif khusus juga perlu diberikan kepada petani agar budidaya kedelai tidak hanya dijadikan tanaman selingan seperti yang selama ini dilakukan oleh petani.
Merespons kenaikan harga kedelai yang terjadi sejak akhir tahun lalu, pemerintah pun memberlakukan subsidi harga untuk pengrajin sebesar Rp 1.000 per kilogram. Namun subsidi harga ini bersifat sementara. Intervensi harga sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah mahalnya harga kedelai di tingkat nasional.
Pemberlakuan floor atau ceiling price untuk menyiasati harga kedelai yang sedang mahal juga bukan merupakan sebuah solusi yang tepat. Selain tidak menyasar permasalahan tingginya harga kedelai di tingkat nasional, penetapan harga floor dan ceiling malah akan menimbulkan disrupsi terhadap pasar.
Peningkatan produktivitas kedelai memang penting untuk menjamin pemenuhan kebutuhan nasional. Namun perlu digaris bawahi bahwa usaha peningkatan produktivitas juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan demi menjaga keseimbangan alam dan juga pemenuhan konsumsi manusia di masa depan.
Fokus terhadap intensifikasi pertanian seperti penggunaan bibit unggul juga baiknya ditekankan mengingat jumlah lahan yang semakin sedikit dan pembukaan lahan besar-besaran yang tidak berkelanjutan. Kepastian akan penyediaan bibit kedelai unggul pun diharapkan tersebar secara merata ke berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan karakteristik geografis hingga kebutuhan kedelai tiap daerah, serta diikuti dengan pengawasan kualitas bibit secara berkala agar tepat sasaran dan tepat guna.
Selain itu, peningkatan produktivitas perlu didukung dengan investasi untuk memastikan adanya transfer teknologi dan infrastruktur yang sesuai untuk menjamin metode tanam yang baik. Contohnya, peningkatan produktivitas kedelai budidaya memerlukan suplai air yang cukup.
Dengan mayoritas kebutuhan kedelai dipenuhi oleh impor, tentu perlu disadari bahwa harga kedelai internasional sangat berpengaruh pada harga kedelai di level domestik. Keterbukaanm terhadap perdagangan internasional dan diversifikasi negara impor, dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi tingginya harga kedelai impor di tingkat domestik.
**
Penulisan artikel ini berkolaborasi dengan Maria Dominika - Research Trainee CIPS
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
