Insentif Likuiditas Makroprudensial, Harapan untuk UMKM?
Tantangan Kredit untuk UMKM
Rencana pemanfaatan insentif tersebut kepada sektor UMKM bukanlah tanpa tantangan. Bank harus bersaing dengan pelaku jasa layanan keuangan lainnya seperti fintech peer to peer lending (Fintech P2P) yang memberikan persyaratan pengajuan kredit lebih mudah dibandingkan bank maupun platform digital yang berperan sebagai shadow banking dan dapat memberi pinjaman.
Saat ini Fintech P2P telah menyalurkan pinjaman kepada UMKM sebesar Rp21 Triliun (Juli 2023), naik 35% dari posisi tahun sebelumnya (yoy). Hal ini menunjukkan keseriusan Fintech P2P dalam menggarap pasar UMKM.
Tindakan tegas pemerintah terhadap platform digital TikTok yang melarang penggabungan platform social dan platform e-commerce menunjukkan adanya hantaman terhadap bisnis UMKM di Indonesia yang harus dilindungi melalui kebijakan tersebut.
Bagai dua sisi mata uang, terdapat pula sektor UMKM yang mungkin memiliki kegiatan usaha melalui platform digital yang tentunya dapat berdampak signifikan dari kebijakan pelarangan dimaksud.
Di sisi lain, end user (pembeli) dari pelaku UMKM yang merupakan masyarakat menengah ke bawah saat ini juga sebagian ada yang terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal. Hal ini tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta dapat berdampak pada penurunan repayment capacity kredit UMKM dan peningkatan NPL kredit UMKM.
Mitigasi Risiko
Terlepas dari tantangan yang ada, KLM khususnya untuk kredit sektor UMKM perlu dimanfaatkan oleh bank khususnya dalam pengelolaan likuiditas. Akan tetapi tetap dapat memenuhi regulasi (GWM dan RPIM).
Sektor UMKM juga dapat menjadi motor perekonomian dan penyelamat perekonomian dari krisis sebagaimana yang telah kita alami pada krisis ekonomi 1997-1998. Permasalahan utama sektor UMKM adalah pada aspek permodalan, untuk itu kehadiran bank melalui penyaluran kredit UMKM dapat menjadi salah satu solusi permasalahan permodalan UMKM.
Penyaluran kredit kepada UMKM juga tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking), karena pada umumnya debitur UMKM belum dapat sepenuhnya memenuhi prinsip pemberian kredit 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) khususnya dalam hal permodalan dan agunan/jaminan.
Untuk itulah selain peranan perbankan serta pentingnya dukungan pemerintah dalam mendorong kredit UMKM seperti program Kredit Usaha Rakyat sampai bantuan subsidi (bunga dan/atau permodalan) agar debitur UMKM dapat lebih bankable (memenuhi prinsip 5C).
Mitigasi risiko penyaluran kredit kepada UMKM perlu disiapkan dengan baik antara lain dengan memenuhi prinsip penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yaitu:
- pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko,
- kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, dan
- sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Penerapan mitigasi risiko yang baik sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tersebut serta dukungan dari pemerintah, upaya perbankan dalam mengelola likuiditas (pemanfaatan KLM) melalui pemberian kredit UMKM akan dapat berjalan dengan baik.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
