“Hancur”
Kata itu terlontar dari Rizky Eka Valdano, pemilik PT Republik Maritim Indonesia. Biro perjalanannya, Maritim Travel, di tebing jurang dihantam pandemi corona.
Maritim Travel berkantor pusat di Tangerang Selatan dan melayani perjalanan ke destinasi wisata nasional, seperti Bali dan Yogyakarta. Perusahaan ini juga menyediakan jasa wisata internasional, khususnya di Asia Tenggara.
Menurut pria yang akrab disapa Reval itu, operasional perusahaannya sudah tiga pekan lebih berhenti total. “Terakhir melayani wisata Maret. Sejak pemerintah mengumumkan pasien positif pertama corona, banyak yang cancel dan reschedule,” kata Reval, Selasa (7/4) pagi.
Pengumuman yang dimaksud Reval yaitu oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret tentang pasien positif corona 01 dan 02. Keduanya wanita. Satu berusia 64 tahun, lainnya berusia 31 tahun. Mereka tertular virus yang pertama kali merebak pada Desember 2019 di Wuhan, Hubei, Cina itu setelah berkontak dengan warga negara Jepang.
(Baca: Beberapa Sektor Usaha Terancam Mati Akibat Pemberlakuan PSBB )
Sejak pengumuman itu, pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Mulai 24 Maret pertambahannya lebih dari 100 orang per hari. Data Kementerian Kesehatan paling mutakhir, kemarin, bahkan mencatatkan pertambahan sebanyak 247 kasus positif corona baru. Total sebanyak 2.738 kasus dengan 221 orang meninggal dan 204 orang sembuh.
Simak Databoks di bawah ini untuk perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia:
(Baca: Libatkan Polisi dan TNI, Anies Terapkan PSBB DKI Jakarta Mulai 10 April)
Reval menuturkan, alasan utama konsumen membatalkan perjalanan wisata melalui perusahaannya adalah menghindari tertular corona dan belum ada jaminan kapan pandemi mereda. Padahal, perusahannya telah menawarkan opsi penundaan perjalanan sampai Juli atau paling lambat Desember dengan tambahan diskon.
Alasan lain Reval tak mengoperasikan Maritim Travel, yakni langkah pemerintah membatasi pergerakan manusia, kebijakan sejumlah daerah menutup destinasi wisata dan sejumlah moda transportasi membatasi operasional. “Percuma buka kalau gak ada tujuan.” Ia pun mengaku penghentian operasional demi turut mempercepat landainya penyebaran corona.
Minggu lalu Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Nasional dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kementerian Kesehatan hari Minggu (5/4) telah mengeluarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB yang menjadi dasar teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut dokumen presentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada Komisi X DPR pada 6 April lalu melalui rapat teleconference, 34 provinsi telah menutup destinasi wisatanya sejak pertengahan Maret.
Sejumlah maskapai pun membatasi penerbangannya, seperti Lion Air yang telah memangkas rute perjalanan dari Denpasar, Manado, Surabaya, Jakarta, dan Batam ke Tiongkok pada 26 Maret. Bahkan Air Asia menutup semua rute penerbangan domestiknya sampai Juni 2020.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 April menyatakan, kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur udara menurun dari 838.978 orang pada Desember 2019 menjadi 796.934 pada Januari 2020. Merosot lagi menjadi 558.892 pada Februari.
Hal ini selaras dengan penurunan penerbangan internasional dari 1,72 juta orang pada Desember 2019 menjadi 1,68 juta orang pada Januari 2020. Kemudian jatuh lagi menjadi 1,13 juta orang pada Februari 2020. Penerbangan domestik juga mengalami penurunan dari 6,29 juta orang pada Januari 2020 menjadi 5,79 juta pada Februari 2020 atau berkurang 8,08%.
Dalam kondisi normal Reval, melayani rata-rata 10 perjalanan wisata setiap hari. Kini ia mesti rela kehilangan sekitar 300 perjalanan dengan total kerugian berkisar Rp 200 juta per bulan. Ia pun mesti merumahkan sementara seluruh pegawainya sampai Mei.
“Setengah konsumen gue ke Bali,” kata Reval.
(Baca: Globalisasi dan Rantai Pasok Dunia yang Terkunci Pandemi Covid-19)
Pariwisata Bali Tersuruk
Bali tercatat menutup semua tempat wisata dan hiburan demi mencegah penyebaran virus bernama resmi Covid-19. Keputusan ini berdasarkan Surat Edaran Pemprov Bali per 20 Maret. Delapan Pemerintah Kabupaten atau Kota di Bali telah lebih dulu menutup destinasi wisatanya mulai 18 Maret.
Larangan negara-negara dunia kepada penduduknya untuk melakukan perjalanan juga membuat pariwisata di Bali merosot. Penurunan mulai dirasakan mulai Februari. Melansir CNN, pada 22 Februari Wakil Gubernur Bali Tjokorda menyatakan kawasan wisata favorit seperti Nusa Dua dan Kuta telah sepi.
Imbasnya okupansi hotel di Bali turun 60 – 80 %. Padahal, menurut Tjokroda, penurunan okupansi hotel di provinsi yang dipimpinnya pada tahun sebelumnya tak lebih dari 18%.
Berdasarkan data BPS Bali, hotel berbintang di seluruh kelas mengalami penyusutan okupansi dari 59,29% pada Januari menjadi 45,98% pada Februari. Penurunan okupansi paling tajam pada hotel bintang satu, yakni dari 62,06% pada Januari menjadi 29,32% pada Februari.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani menaksir kerugian perhotelan di Bali akibat pandemi corona mencapai Rp 1 triliun.
I Gede Ricky Sukarta, Ketua Bali Villa Association, menyatakan okupansi vila juga menurun sejak Februari. Okupansi vila, menurut Ricky, kini rata-rata sebesar 30 %. Tak seperti sebelum corona melanda, yakni 80 % meskipun bukan musim liburan.
Tjokorda dan Ricky sama-sama menyatakan penurunan okupansi hotel dan vila di Bali karena sepi turis dari Tiongkok. Sebab, selama ini turis Cina menjadi yang paling ramai mengunjungi Bali.
Catatan kantor Imigrasi Bali menyebutkan jumlah wisatawan asal Tiongkok menurun drastis pada Februari. Hanya 4.820 wisatawan. Berbeda dengan Januari yang tercatat lebih dari 113 ribu orang. Penurunan ini diakibatkan kebijakan pemerintah pusat melarang perjalanan dari dan ke Tiongkok per 5 Februari.
Sementara data BPS Bali mencatat keseluruhan wisatawan asing datang ke Pulau Dewata sebanyak 363.937 orang pada Februari. Jumlah itu menyusut dari Januari yang sebesar 528.883 orang pada Januari, minus 45 %. Jika dibandingkan dengan Februari tahun sebelumnya, kunjungan wisatawan asing ke Bali menurun 20 %.
Bandara I Gusti Ngurah Rai yang menjadi pintu masuk satu-satunya jalur udara turis asing langsung ke Bali, berdasarakan data BPS, mengalami penurunan kedatangan dari 526.823 orang pada Januari menjadi 358.254 orang pada Februari.
(Baca: Perbankan di Bawah Bayang-Bayang Krisis Imbas Pandemi Corona)
Bagus, pemilik event organizer dan penyedia jasa pemandu wisata bernama Bakta Tour yang berdomisili di Denpasar, mengaku bisnisnya terpukul. Seperti Maritim Travel, usahanya berhenti beroperasi sepenuhnya lantaran tak ada pesanan. Padahal ia baru menjalankan bisnisnya pada Januari tahun ini, setelah menjadi pegawai di salah satu biro wisata dan sempat menjadi pegawai hotel.
“Sebelum corona bisa 200 orang sebulan. Itu kami hanya main turis domestik,” kata Bagus saat dihubungi Katadata.co.id pada Selasa (7/4) sore.
Dampaknya, Bagus mesti merumahkan sementara tiga karyawannya dan kehilangan pendapatan lebih kurang Rp 50 juta dalam sebulan. Kini ia mengaku menganggur sepenuhnya. Saat kami menelpon ia mengaku sedang menemani anaknya bermain, kegiatan yang bisa dilakukannya saat ini. “Karena saya juga berusaha mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah,” ujarnya.
Pria yang sudah bekerja di bidang jasa pariwisata selama lebih kurang 10 tahun ini mengatakan penurunan wisatawan lebih parah dibandingkan saat Bali mengalami peristiwa Bom Bali I dan II dan meletusnya Gunung Agung. Saat seluruh peristiwa itu terjadi, wisatawan ke Bali masih ramai.
“Bom dan gunung meletus masih bisa dilihat mata. Orang lebih gampang waspada dan pemerintah jelas bisa menanganinya. Sekarang musuhnya gak kelihatan,” kata Bagus.
Dengan nada getir, Bagus mengatakan hanya mampu bertahan di Denpasar selama dua bulan ke depan. Jika kondisi tak kunjung membaik, ia akan pulang kampung ke Karangasem, Bali Timur. Di kampung ia akan lebih mudah mencari peruntungan baru. “Bisa bertani,” katanya.
Bagus berharap pemerintah segera mencarikan solusi bagi industri pariwisata, khususnya di Bali. Seperti keringanan cicilan ke bank yang menurutnya akan memperpanjang napas bisnisnya lebih lama lagi. Lantaran saat ini yang paling memberatkannya adalah angsuran pinjaman bank.
(Baca: Pukulan Dua Arah Corona ke Industri Manufaktur)
Halaman selanjutnya: Pukulan Corona di Pariwisata Nasional
Pukulan Corona di Pariwisata Nasional
Apa yang terjadi dengan pariwisata Bali mewakili gambaran lebih besar di tingkat nasional. Pada 24 Februari lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengestimasikan kerugian sektor pariwisata nasional akibat pandemi corona US$ 500 juta atau Rp 7 triliun per bulan.
Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memperediksi kerugian dunia pariwisata Indonesia akibat Covid-19 sekitar Rp 45,8 triliun. Perkiraannya hanya berdasarkan kunjungan turis Tiongkok yang mencapai 2 juta per tahun.
Kami mencoba meminta potensi terbaru kerugian sektor pariwisata kepada Juru Bicara Satgas Covid-19 Kemenparekraf, Ari Juliano Gema. Namun ia menyatakan masih melakukan pendataan dampak pandemi corona ke sektor pariwisata. Data terakhir yang masuk adalah per 5 April pukul 13.00 WIB.
Dari data mutakhir Kemenparekraf, seperti dikirimkan Ari kepada katadata.co.id pada Selasa (7/4) diketahui: 10.946 usaha pariwisata terdampak di seluruh Indonesia; demikian juga 207 desa wisata di 19 provinsi; 30.421 tenaga kerja wisata kena PHK; 6.724 tenaga kerja wisata dirumahkan sementara; dan 38 sektor informal ikut terseret. “Berkurangnya wisatawan mancanegara memengaruhi,” kata Ari.
Data BPS pun mencatat kunjungan turis asing ke Indonesia berkurang drastis dari 1 juta 272 ribu kunjungan pada Januari menjadi 885,1 ribu pada Februari, minus 30,42 %. Kunjungan terbanyak pada Februari berasal dari Malaysia (175,3 ribu orang) disusul Australia (90,7 ribu orang) dan Singapura (88,7 ribu orang).
Turis asal Tiongkok paling banyak berkurang dalam periode Januari-Februari tahun ini. Pada Januari turis Tiongkok yang masuk ke negeri ini sebanyak 181.281 ribu orang. Pada Februari hanya sebanyak 11.780 orang. Atau minus sebesar 93,50 %.
(Baca: Turbulensi Industri Penerbangan di Pusaran Pandemi Corona)
Kementerian Keuangan, berdasarkan kondisi saat ini, menyatakan industri pariwisata termasuk sektor terdampak tinggi dan berpeluang menurunkan devisa. Karena sumbangan sektor ini ke devisa negara termasuk paling besar di luar migas. Pada 2019 sumbangannya terhadap PDB sebesar 4,8%.
Penurunan pariwisata juga berdampak sistemik. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Madney pada awal Maret lalu memprediksi industri retail terancam kehilangan omzet US$ 48 juta atau sekitar Rp 652 miliar seiring menurunnya turis dari Tiongkok selama Januari-Februari 2020. Daerah yang paling terdampak sektor retailnya adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta.
Sementara penelitian P2E LIPI menyatakan penurunan sektor pariwisata berdampak ke UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman mikro sebesar 27 %. Sedangkan terhadap usaha makanan dan minuman kecil sebesar 1,77 % dan di tingkat menengah sebesar 0,07 %.
Kondisi ini berbahaya lantaran UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia sektor UMKM mendominasi 99,9 % unit bisnis di Indonesia. Dari angka itu, usaha mikro paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87 %.
(Baca: Efek Domino Virus Corona ke Industri Penunjang Pariwisata)
Langkah Pemerintah Atasi Serangan Corona
Ari Juliano Gema menyatakan Kemenparekraf telah mengambil langkah dalam mengantisipasi kolapsnya sektor pariwisata nasional. Langkah ini terbagi menjadi tiga tingkatan: pertama tanggap darurat; kedua pemulihan; ketiga normalisasi.
Dalam langkah pertama, fokus Kemenparekraf adalah membantu pemerintah dalam menekan angka persebaran Covid-19. Caranya seperti menunda semua promosi wisata di dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan jaringan trasportasi, hotel serta katering untuk menunjang pekerjaan tenaga medis; dan membuka pengaduan dampak corona dari sektor pariwisata.
Selain itu membuat gerakan masker kain; pelatihan daring bekerja sama dengan pelaku ekonomi kreatif; dan kampanye Bersama Jaga Indonesia bekerja sama dengan asosiasi televisi. “Semua dananya dari Kemenparekraf. Kami merealokasi anggaran Rp 500 miliar untuk itu,” kata Ari.
Merujuk dokumen presentasi Kemenparekraf dalam rapat kerja Bersama Komisi X DPR RI pada 6 April, tujuh hotel telah bekerja sama untuk menampung tenaga medis, yaitu: Novotel Cikini, Mercure Cikini, Ibis Senen, Ibis Style Sunter, Reddorz+ Blok M, Reddorz+ Thamrin, dan Swiss Bel Hotel Pondok Indah. Pemilihan seluruh hotel berdasarkan jarak dengan lokasi rumah sakit rujukan corona. Total 1.354 tenaga medis bisa tertampung di seluruhnya.
(Baca: Bansos Kartu Prakerja Segera Diberikan, Ini Cara Daftar & Tes Seleksi)
Untuk langkah pemulihan, menurut Ari, meliputi stimulus kepada pelaku pariwisata terdampak yang akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lain. Sebab, kebijakan stimulus tak bisa diambil Kemenparekraf saja. Misalnya soal relaksasi pajak yang mesti berhubungan dengan Kemenkeu dan keringanan kredit yang harus berkomunikasi dengan OJK.
Kemenkeu telah merelaksasi pajak untuk PPH 21, 22 dan 25. Sementara OJK memberi stimulus dengan merelaksasi aturan penilaian aset kredit dengan plafon sampai Rp 10 miliar. OJK juga merelaksasi pengaturan restrukturaliasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak virus Corona.
Langkah normalisasi meliputi publikasi dan promosi destinasi wisata di dalam negeri dan luar negeri, menyelenggarakan event internasional dan nasional, serta dukungan kepada destinasi seperti peningkatan keamanan dan kenyamanan, SDM dan atraksi.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyatakan pada dasarnya pihaknya mendukung langkah Kemenparekraf. Sebab industri pariwisata memang yang paling awal terpukul dan berpeluang sulit normal jika tak ada penanganan cepat dari Kemenparekraf.
“Tapi kami belum setujui realokasi dana Rp 500 miliar. Karena angkanya masih gelondongan. Nanti akan kami jadwalkan lagi pendalaman,” kata Hetifah kepada Katadata.co.id, Selasa (7/4).
Pendalaman itu, kata Hetifah, termasuk meminta Kemenparekraf menyiapkan mekanisme manajemen krisis dan memastikan dampak realokasi anggaran kepada UMKM.
Hetifah pun mendorong Kemenparekraf untuk mengusulkan kepada Kemenkeu agar dapat menggunakan anggaran stimulus Covid-19. Total, pemerintah menganggarkan Rp 405 triliun untuk mengatasi dampak virus corona. Sebagian bisa untuk membantu pekerja di sektor pariwisata terdampak PHK dan dirumahkan sementara. Begitupun penyedia jasa wisata tingkat kecil dan menengah.
(Baca: Sisi Minus Stimulus Rp 405 Triliun dalam Penanganan Virus Corona)
Mekanisme kartu prakerja yang berdasarkan kepada standar program keluarga harapan, menurut Hetifah, tak memenuhi golongan pekerja di sektor wisata, terlebih penyedia jasa tingkat kecil dan menengah.
“Dulu mungkin mereka punya penghasilan yang bukan tergolong penerima manfaat program keluarga harapan, tapi sekarang mereka tidak dapat pemasukan sama sekali. Saya pikir pengalokasian khusus dari Rp 405 triliun paling mungkin,” kata Hetifah.
