(Baca: Mendag Evaluasi Rencana Balasan Tarif Produk Susu ke Uni Eropa)
Hanya, jika melihat kondisi pasokan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel saat ini, maka penerapan campuran biodiesel dengan Solar hanya dapat dilakukan secara terbatas. "kita berhenti di B50 karena enggak cukup pasokannya," ujarnya.
Namun Luhut menegaskan, kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia akan meningkatkan campuran biodiesel dengan solar di atas 50%. Pasalnya, pemerintah akan menerapkan program replanting untuk meningkatkan jumlah produksi minyak sawit.
Sebelumnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, jumlah 20% biodiesel yang sudah dicampur dengan solar sampai September 2019 mencapai 4,49 juta kiloliter.
Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah mengatakan, dari 6,6 juta kiloliter kuota biodiesel tahun ini yang sudah digunakan 68 persennya atau 4,49 juta kiloliter.
Kuota biodiesel 20 persen biodiesel yang dicampur solar pada tahun ini ditambah pada Agustus 2019 dari sebelumnya sebesar 6,2 juta KL, hal ini untuk menyesuaikan kenaikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
Alokasi biosolar tersebut akan disalurkan ke badan usaha penyalur BBM, untuk dicampurkan dengan solar sebelum dijual ke konsumen. Di antaranya ada PT Pertamina (Persero), PT Exxonmobil Lubricant, PT AKR Corporindo, PT Jasatama Petroindo , PT Petro Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, dan lain-lain.
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memproyeksikan serapan biofuel akan meningkat hingga 50% menjadi 9,6 juta kiloliter seiring implementasi B30 pada 2020. “Tentunya permintaan biodiesel akan meningkat di dalam negeri seiring implementasi B30,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan.
(Baca: Protes Biodiesel Dikenakan Bea Masuk, RI Siap Adukan Uni Eropa ke WTO)
Ia merinci bahwa kebutuhan biodiesel sebagai bahan bakar implementasi B20 sebesar 6,2 juta kiloliter pada 2019. Angka itu akan naik menjadi 9,6 juta kiloliter pada 2020 dengan implementasi B30. Jumlah itu dinilainya cukup untuk mengompensasi kemungkinan turunnya permintaan Uni Eropa akibat bea masuk yang ditetapkan.
Meski akan ada kenaikan permintaan biodiesel di dalam negeri, Aprobi meminta agar pemerintah tak mendiamkan pengenaan tambahan tarif oleh Uni Eropa. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor menyatakan, masalah ini dapat dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Hal itu dinilainya penting, sebab Uni Eropa dan Tiongkok merupakan pasar terbesar untuk ekspor biodiesel Indonesia. “Kami menargetkan ekspor sebanyak 1,4 juta ton biodiesel ke Uni Eropa, yang tampaknya tak akan tercapai,” katanya, dikutip Reuters.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah Indonesia keberatan dengan adanya keputusan Uni Eropa terkait pengenaan bea masuk produk biodiesel Indonesia hingga mencapai 18% mulai tahun depan.
Airlangga mengatakan, pemerintah bakal melaporkan keputusan Uni Eropa tersebut kepada organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). "Pasti akan berproses, ada yang melalui WTO," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12).
