Karena banyak orang Indonesia yang tidak terima dikatakan miskin, Shamsubahrin akhirnya menganggap bahwa pernyataan Prabowo dalam artikel tersebut tidak benar. “Saya selaku pengasas Big Blue Taxi di Malaysia, mohon maaf kepada rakyat Indonesia atas pernyataan saya. Saya telah memahami bahwa mereka tidak miskin," ujarnya.
Namun, masalahnya belum selesai. Setelah meminta maaf, Shamsubahrin kembali membuat masalah baru. Dalam video yang berbeda, dia mengatakan rakyat Indonesia tidak salah jika dikatakan miskin. Yang seharusnya disalahkan adalah pemerintah Indonesia, karena membiarkan anak mudanya bergabung dengan Gojek.
"Pemerintah di Malaysia mengikuti kesalahan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kenapa kami harus membiarkan anak muda kami di Malaysia bekerja tanpa gaji tetap, dengan membawa Gojek," ujarnya. (Baca: Ojol Bakal Demo Lagi Jika Bos Taksi Malaysia Tak Penuhi Tuntutan Ini)
Pernyataan ini malah menambah kemarahan pengemudi ojek online dan pemerintah Indonesia. Para driver yang sebelumnya telah mengurungkan niat berdemonstrasi, malah kembali mendatangi Kedubes Malaysia dengan jumlah masa yang besar. Sekitar 500 orang pengemudi ojek online berunjuk rasa di kantor perwakilan negara tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun sampai angkat bicara mengenai hal ini. Dia mengatakan pernyataan tersebut tidak pantas dilontarkan. "Kemenhub sudah menyampaikan keberatan ke Kementerian Transportasi Malaysia," kata Budi seperti dikutip Detik.com, Senin (2/9).
Persaingan Transportasi Online di Malaysia Ketat
Pemerintah menyadari pernyataan Datuk Shamsubahrin Ismail yang dianggap telah menghina Indonesia merupakan pernyataan pribadi. Bukan bentuk sikap resmi Kerajaan Malaysia.
Kementerian Perhubungan menilai penolakan Gojek ekspansi ke Malaysia oleh pemilik taksi Big Blue karena kekhawatiran akan persaingan bisnis yang semakin ketat di negaranya. “Sebetulnya itu adalah ketakutan dia sendiri sebagai pengusaha, takut tersaingi," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (2/9).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan persaingan perusahaan antarnegara harus adil. "Perusahaan Malaysia saja boleh masuk ke Indonesia masak (perusahaan) Indonesia tidak boleh masuk ke Malaysia," kata Rudiantara di Pacific Place, Jakarta, Rabu (28/8).
Dia menyayangkan sikap pengusaha Malaysia yang menutup diri dari Gojek. Padahal, para menteri Malaysia sudah memberikan lampu hijau kepada Gojek untuk ekspansi ke Negeri Jiran. Rudiantara juga menegaskan bahwa Gojek bukan transportasi untuk masyarakat miskin.
(Baca: Didemo Ratusan Ojek Online, Bos Taksi Malaysia Akan Bawa Layanan ke RI)
Kendati demikian, dia memastikan pemerintah tidak akan membalas penolakan masuknya Gojek ke Malaysia dengan menutup operasional Grab. "Kami tidak menutup Grab dari Malaysia, masa kami ditutup? Asia Tenggara itu mengenal satu pasar," katanya.
Peta persaingan transportasi online di Malaysia memang sudah cukup ketat. Awalnya Myteksi (sekarang Grab) dan Uber mempelopori bisnis ini di Malaysia. Namun, kini sudah banyak perusahaan serupa yang bersaing.
Agensi Transportasi Umum Darat (APAD) Kementerian Transportasi Malaysia mencatat ada 31 perusahaan transportasi online yang beroperasi di negaranya, termasuk Grab dan Big Blue. Sementara di Indonesia tidak sampai sepuluh perusahaan dan hanya ada dua yang terbesar, yakni Grab dan Gojek.
