"Atas perilaku brutal buzzer setan gundul itu, saya Ferdinand Hutahaean menyatakan berhenti mendukung Prabowo-Sandi," cuit Ferdinand di akun Twitter-nya, Minggu (19/5).
Bukan hanya Demokrat, Jokowi juga telah beberapa kali bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, Zulkifli mengaku tidak membahas kemungkinan PAN masuk partai koalisi partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu Zulkifli mengaku hanya datang sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membahas isu persatuan usai Pemilihan Umum.
"Kami tidak bahas sama sekali soal BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga) atau TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf), tidak. Apalagi koalisi," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, partainya telah menerima kemenangan Jokowi-Ma'ruf, lantaran penghitungan suara berjenjang dari daerah yang mendekati valid. Dia juga mengakui ada aspirasi internal yang menginginkan partai berlambang matahari itu bergabung di koalisi pemerintahan mendatang.
"Pertimbangannya memperkuat barisan pemerintahan agar berjalan bersih, baik, dan berwibawa," kata Viva. (Baca: PAN Berpeluang Besar Menyeberang ke Kubu Jokowi)
Manuver PAN dan Demokrat Sinyal Keretakan Koalisi Adil Makmur
Para pengamat beranggapan manuver Demokrat dan PAN yang berujung retaknya Koalisi Adil Makmur terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena Demokrat pernah menjalani masa sebagai partai besar kala Yudhoyono menjadi presiden. Namun, saat ini kondisinya berbeda. Suara Demokrat turun, bahkan disalip Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kedua, Demokrat dan PAN disinyalir gerah dengan kelakuan kubu Prabowo yang terus mengobarkan kecurangan pemilu. Di sisi lain mereka malah mendorong aksi massa dan mendelegitimasi lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau dilihat, sekarang yang mengempiskan kekuatan adalah mereka (kubu Prabowo) sendiri," kata Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto kepada Katadata.co.id.
(Baca: Istana Buka Peluang PAN dan Demokrat Masuk Kabinet Jokowi)
Di lain pihak, kubu Jokowi-Ma'ruf berharap adanya pemerintahan efektif dengan suara di parlemen yang kuat di periode pemerintahan berikutnya. Kehadiran PAN dan Demokrat akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. "Jadi lobi bukan hanya dilakukan PAN atau Demokrat ke koalisi (Jokowi-Maruf). Namun sebaliknya, koalisi dilakukan agar lebih besar," kata Rully Akbar, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Apabila PAN dan Demokrat hengkang, besar kemungkinan oposisi hanya diisi Gerindra dan PKS. Namun hal ini dianggap bukan kiamat bagi dua partai tersebut, lantaran besarnya potensi suara Prabowo-Sandiaga ke depannya yang bisa digarap. Belum lagi kemungkinan adanya barisan sakit hati yang tidak mendapatkan jatah di pemerintahan mendatang malah bisa menguatkan Gerindra-PKS. "Angka 44 persen itu jelas bukan suara yang kecil dan bisa diwakili oleh Gerindra dan PKS," kata Rully.
Arif mengatakan kerja Gerindra belum berakhir usai Pilpres 2019. Partai berlambang burung garuda itu harus menyiapkan aliansi strategis dengan partai lain di daerah untuk menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Ajang itu justru dianggapnya positif untuk melahirkan calon pemimpin yang bisa dibawa ke skala nasional. "Ini akan strategis karena Pilpres 2024 akan terbuka (karena tak diikuti Jokowi)," kata dia.
(Baca: Usul Pakta Integritas, PPP Tak Mau Ada Partai Rasa Oposisi di Koalisi)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga sempat berharap kekuatan koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen mencapai 80 persen dari yang saat ini hanya berkisar di atas 60 persen. Ini agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan di parlemen. "Kebijakan jadi mudah di-endorse," kata Moeldoko awal Mei lalu.
Mengenai keputusan partai Denokrat tersebut apakah akan bergabung dengan Jokowi, Ferdinand mengatakan hal itu akan diputuskan lagi ke depannya oleh Demokrat. "Diputuskan usai semua selesai dan inkracht keputusan (penetapan) Presiden," kata dia.
