Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair mengatakan ditunjuknya Suharso untuk menjadi pucuk pimpinan sementara tak lepas dengan kedekatannya dengan pemerintah. Sebelumnya, Suharso merupakan penasihat presiden yang tergabung dalam anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
(Baca: PPP Gelar Rapat Putuskan Nasib Romahurmuziy)
Menurut Rully, terlepas satu atau dua kontroversi selama menjabat di kabinet, Suharso dapat dikatakan berpengalaman. Suharso bisa mengambil langkah rebranding laiknya Airlangga Hartarto saat memimpin Partai Golkar pasca-Setya Novanto terseret korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). “Beruntungnya Golkar, saat itu masih jauh dari pemilu,” kata Rully.
Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio pun beranggapan pemilihan Suharso sebagai langkah yang tepat lantaran dekat kekuasaan. Apalagi PPP memerlukan penanganan yang berhati-hati.
Suharso, menurut dia, harus segera mencitrakan PPP sebagai partai yang bersih dalam waktu singkat. Publikasi soal pembenahan massal diperlukan seperti menendang kader yang korup. Karena itu, Suharso menyatakan akan menghabiskan waktunya di daerah dengan para kader di bawah.
Dia ingin mengetahui apakah para kader telah bekerja keras demi memacu suara PPP guna menjaga partai ini tetap ada. Bahkan Suharso juga telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Meski demikian, tak ada fungsionaris PPP yang menjelaskan strategi detailnya. “Saya masih mendampingi kampanye Pak Jokowi,” kata Arsul kepada Katadata.co.id. Sedangkan Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi menyerahkan penjelasannya kepada Suharso. “Kalau Ketum memberitahu, saya bantu jelaskan.” Suharso belum merespons pertanyaan yang diajukan via pesan pendek.
Dampak Kasus Romy terhadap Elektabilitas Jokowi Minim
Keberadaan PPP yang juga bagian dari mesin politik pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin tentu mengundang tanya. Akankah kasus Rommy berdampak ke elektabilitas Jokowi?
Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menjadikan hal ini sebagai amunisi serangan. Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengatakan kasus Romy menunjukkan lingkungan pengendalian di sekitar presiden mengalami masalah.
Namun, Hendri dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Samsuddin Haris menyatakan dampak terjeratnya Rommy minimal bagi elektabilitas Jokowi. “Karena segmen pemilih PPP juga kecil,” kata Samsuddin kepada Katadata.co.id.
(Baca: Jokowi Yakin Kasus Romahurmuziy Tak Pengaruhi Elektabilitasnya)
Meski demikian, Hendri mengatakan Jokowi kehilangan satu amunisi apabila harus bertukar serangan dengan kubu Prabowo. Senjata yang hilang itu adalah tudingan koruptor di sekitar parpol pengusung tak akan bisa lagi dilontarkan mantan Walikota Solo tersebut. Dalam debat pertama kepresidenan, Jokowi sempat menyinggung banyaknya caleg eks koruptor di kubu mantan Danjen Kopassus itu.
Di sisi lain, tertangkapnya anggota Komisi XI DPR tersebut diglorifikasi para pemilih setia. Para pendukung setia Jokowi itu akan mengatakan pemerintah tak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Sedangkan kubu lawan akan menjawab dengan cara kritikan. “Dua pihak sudah punya standing point masing-masing,” kata Rully.
Jokowi sendiri mengaku yakin kasus Rommy tak akan menyeret jatuh elektabilitasnya. Menurut dia, tim sukses dan partai-partai pendukungnya tetap solid bekerja meski ada kasus tersebut. “Saya kira konsolidasi kami dengan partai-partai tidak ada masalah, juga tidak mempengaruhi elektabilitas,” kata Jokowi.
