Sebanyak 23,2 persen responden menganggap Jokowi berhasil membangun infrastruktur. Angkanya jauh di atas keberhasilan pemerintah yang lain seperti penyaluran bantuan tepat sasaran sebesar 4,5%, kesehatan 3,4%, dan pendidikan 3,2%. Kestabilan ekonomi juga termasuk hal yang menjadi keberhasilan pemerintahan Jokowi, tapi persentasenya rendah, hanya 2,2%.
(Baca: Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf akan Optimalkan Penyampaian Kinerja Ekonomi)
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan tidak bisa dipungkiri percepatan infrastruktur merupakan salah satu strategi yang digunakan Jokowi agar bisa kembali terpilih memimpin Indonesia. Dalam teori fungsi kampanye, ada tiga instrumen yang dapat digunakan, yakni offence (menyerang), defence (bertahan), dan acclaim (pengakuan). Instrumen offence biasanya digunakan oleh penantang, sedangkan petahana mengandalkan defence dan pengakuan.
Peresmian proyek-proyek yang dijalankan sepanjang pemerintahannya akan menambah nilai Jokowi dalam memenangkan kontestasi Pilpres. "Ini strategi acclaimed dan akan menjadi monumen Jokowi untuk menambah suara," kata Hendri kepada katadata.co.id.
Meski kerap diagungkan, pembangunan infrastruktur dianggap tak serta merta menyelesaikan masalah logistik seperti tujuan utama Jokowi. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyambut baik adanya tol seperti Trans Jawa. Namun, hasilnya masih belum cukup signifikan mengurangi biaya logistik.
Hasil pembangunan infrastruktur hingga akhir 2019 hanya akan mengurangi 2% biaya logistik terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun lalu yang mencapai 23,7%. "Ini belum cukup dalam hal perbaikan," kata Yukki kepada katadata.co.id. (Baca: Infrastruktur Masih jadi Kendala Logistik Indonesia)
Saat meninjau pembangunan tol Trans Sumatra ruas Bakauheni - Terbanggi Besar bulan lalu, Jokowi sempat mengungkapkan harapan tol ini bisa memperlancar mobilitas barang dan orang. Adanya tol ini diharapkan bisa memicu distribusi logistik di Pulau Sumatra lebih efisien. Kawasan-kawasan industri dan ekonomi khusus akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatra. Dengan begitu, investor akan semakin tertarik menanamkan modal di kawasan-kawasan tersebut.
"Titik-titik pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan ini akan terintegrasikan nantinya dengan kawasan-kawasan industri dan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang semua sedang dalam proses dibangun," ujar Jokowi.
Berdasarkan data Global Competitiveness Index 2018, indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada 2017-2018 menduduki posisi 52. Turun dari periode sebelumnya yang sudah di posisi 41. Untuk mempercepat penurunan biaya logistik, Yukki menyarankan perlunya membangun sistem logistik secara digital. Sistem ini diyakini akan banyak membantu dari segi pengurangan dan efisiensi biaya rantai pasok atau supply chain.
Jokowi sendiri akhirnya coba menepis klaim awal peresmian infrastruktur demi kepentingan pemilu tersebut. Namun lagi-lagi dia tidak menafikan kepentingan politik tersebut. Bahkan dia siap menjajal tol Jakarta hingga Surabaya dengan menggunakan mobil, setelah tol ini siap dioperasikan.
"Apa sih hubungan jalan tol dengan pemilu, saya heran? Tapi memang ada," kata Jokowi sembari bercanda di sebuah acara beberapa hari lalu. (Baca: TKN Jokowi-Ma'ruf: Pembangunan Infrastruktur Komitmen Pemerintah)
