Pelantikan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian RI yang baru pada Rabu siang (13/7), mengundang perhatian publik. Perhatian itu bukan semata lantaran Tito memiliki catatan prestasi yang mengesankan dan menjadi Kapolri dalam usia relatif muda serta melewati para seniornya.
Momen pelantikan tersebut juga menyedot perhatian karena dikabarkan bakal bersamaan dengan pengumuman perombakan (reshuffle ) kabinet jilid II oleh Presiden Joko Widodo. Sumber Katadata di pemerintahan menyatakan, perombakan kabinet akan dilakukan segera setelah Hari Raya Idul Fitri.
“Presiden merencanakan reshuffle dalam beberapa hari ke depan,” kata sumber tersebut, Senin (11/7) lalu. Spekulasi semakin menguat karena Presiden hanya memiliki agenda internal sepanjang Selasa lalu hingga Rabu siang ini. Waktu “lowong” itulah, yang menurut sumber tadi, digunakan untuk mematangkan rencana reshuffle.
Pada Selasa siang, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh diketahui datang ke Istana menemui Jokowi. Ia datang sendirian ke Istana melalui pintu samping dekat Wisma Negara. Namun, pertemuan ini tidak masuk dalam agenda resmi Presiden.
Kemarin, Presiden juga sempat memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran mengaku, pertemuan itu membahas mengenai kondisi pangan dan daging.
(Baca: Jelang Reshuffle, Jokowi Siapkan Opsi Tim Ekonomi Kabinet)
Pada siang harinya, giliran Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang bertandang ke Istana.
Menurut Darmin, pertemuan tersebut membahas upaya pemerintah mencegah kebakaran hutan.
Selain itu, membahas standardisasi kelapa sawit, dan pelatihan pendidikan vokasional. "Tapi tidak ada yang kalian (wartawan) ingin (tanyakan soal reshuffle)," katanya.
Pada Rabu pagi ini, Jokowi juga aktif memanggil para menterinya meskipun tidak tercantum dalam agenda resmi Presiden. Amran kembali mendatangi Istana bersama Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Namun, mereka kompak membantah pemanggilan ini terkait reshuffle kabinet. “Kami bicara soal pangan,” kata Ferry.
Setelah rombongan menteri itu berlalu, Darmin Nasution kembali menemui Presiden. Seusai pertemuan, Darmin mengaku membahas soal pangan bersama Presiden. Selain itu, mengenai gugatan beberapa elemen masyarakat terkait Undang-Undang Tax Amnesty.
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, pertemuan itu juga membicarakan rencana perombakan kabinet. Sebab, Presiden dikabarkan tengah mempertimbangkan sejumlah opsi tim baru ekonomi pasca reshuffle.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, Presiden berniat merombak setidaknya tiga pos menteri di bidang ekonomi. Yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Untuk itu, Presiden telah mempersiapkan beberapa opsi perombakan dan pergeseran tim ekonomi kabinet. Opsi pertama adalah mengganti Bambang dengan Darmin. Namun, posisi Darmin sebagai Menko Ekonomi tetap dipertahankan. Artinya, Darmin akan merangkap jabatan Menko Ekonomi dan Menteri Keuangan.
Sedangkan Bambang akan digeser untuk menempati posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Adapun Sofyan berpeluang dirotasi ke pos Menteri Negara BUMN, yang saat ini ditempati Rini Soemarno.
Opsi kedua adalah menggeser Darmin untuk sepenuhnya menjabat Menteri Keuangan. Sedangkan kursi Menko Ekonomi ditempati oleh Rizal Ramli, yang saat ini menjabat Menko Bidang Kemaritiman.
(Baca: Reshuffle Mendekat, Siswono Kandidat Kuat Wakil Golkar di Kabinet)
Menurut sumber Katadata itu, Presiden sudah bertemu dengan Darmin untuk membahas opsi pergeseran dan rangkap jabatan tersebut. “Sudah ada pertemuan tapi belum ada keputusan.”
Darmin tidak mau mengomentari kabar tersebut. Begitu pula Bambang, yang tidak mau menanggapi serius mengenai kabar pergeseran posisinya tersebut.
"Ya pindah saja kemana-mana lah,” katanya, Selasa (12/7) lalu.
Selain itu, menurut sumber Katadata, Presiden berencana menempatkan politisi senior Partai Golkar Siswono Yudo Husodo sebagai Menko Maritim. Hal ini juga menjadi pintu masuk wakil Partai Golkar, sebagai partai pendukung teranyar pemerintah, ke dalam kabinet. “Siswono juga telah bertemu dengan Presiden belum lama ini,” katanya.
Namun, kabar pengumuman reshuffle kabinet bersamaan dengan pelantikan Kapolri baru di Istana Negara, Rabu siang ini, tidak menjadi kenyataan. Meskipun hampir semua menteri, pimpinan lembaga negara termasuk DPR dan beberapa tokoh partai pendukung menghadiri acara pelantikan tersebut.
“Benar kan, tidak ada reshuffle. Saya bilang bukan hari ini,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, seusai acara pelantikan tersebut.
(Baca: Reshuffle Tertunda, Jokowi-Mega Belum Sepakat Nasib Rini)
Meski begitu, kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat tetap terbuka. Pratikno mengatakan, biasanya Jokowi tidak terlalu merencanakan waktu perombakan kabinet.
Namun, dia memastikan Presiden sudah memikirkan rencana tersebut sejak lama, termasuk mengevaluasi kinerja para menterinya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Jokowi mengenai waktu perombakan kabinet. "Hanya beliau yang tahu.”
Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura yang menghadiri acara pelantikan Kapolri tersebut, turut angkat bicara perihal rencana perombakan kabinet. Menurut Wiranto, Hanura tidak masalah jika Jokowi menarik wakil dua partai pendukung baru pemerintah, yakni Golkar dan PAN, masuk ke dalam kabinet.
“Beliau (Jokowi) yang menentukan siapa yang perlu diganti dan dipertahankan. Presiden punya penilaian sendiri dan kita tidak perlu intervensi,” katanya. Jadi, kabar mengenai reshuffle akan terus berhembus sampai Jokowi memutuskan waktu yang tepat untuk merealisasikannya.
