Polemik ini kemudian membuat Belva mundur dari posisinya di pemerintahan. Meski, hal itu tak meredupkan sorotan terhadap kartu prakerja.
Adanya komisi dari Lembaga pelatihan bagi platform digital yang menjadi mitra kartu prakerja pun ramai dibahas. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 52 memang menyebutkan bahwa platform digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari lembaga pelatihan yang melakukan kerja sama.
Besaran komisi tersebut ditentukan secara business to business. "Mengapa kami masukkan kata wajar? Karena kami tidak tahu dan tidak mau tahu terkait itu," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin dalam video conference, Rabu (29/4).
Saat ini, ada sekitar 2 ribu jenis pelatihan yang disediakan oleh 233 lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja. Pelatihan tersebut kemudian dikurasi di delapan platform digital sebagai mitra Kartu Prakerja. Selain Ruangguru, ada BukaLapak, MauBelajarApa, Pintaria, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker.
Sedangkan Gojek dan Traveloka mundur karena program ini tak sesuai dengan bisnis inti mereka.
Pemerintah menargetkan peserta kartu prakerja pada tahun ini mencapai 5,6 juta orang. Dengan demikian, setidaknya ada dana sebesar Rp 5,6 triliun yang mengalir ke kantong lembaga pelatihan, sebelum dipotong biaya komisi untuk mitra kartu prakerja.
(Baca: Airlangga Sebut Rp 5,6 T di Kartu Prakerja Tak Hanya Pelatihan Online)
Executive Director Indef Tauhid Ahmad kemudian mempertanyakan dasar penunjukan delapan platform penyedia pelatihan online dalam program kartu prakerja. Menurutnya, dengan nilai proyek di atas Rp 200 juta, seharusnya pemerintah melakukan lelang.
Menjawab pertanyaan tersebut, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menyatakan bahwa program ini menggunakan skema kerja sama. Bukan lelang untuk pengadaan barang atau jasa.
Denni menjelaskan, anggaran program ini diberikan kepada masyarakat penerima manfaat. Mereka kemudian membelanjakannya dengan membayar kepada penyedia pelatihan online yang diminatinya. Lalu, karena ada perantara teknologi pelatihan tersebut membayarkan komisi bagi platform digital, sesuai kesepakatan.
Pola kerja sama ini serupa dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar. Dalam PKH, keluarga penerima manfaat dapat membelanjakan saldo dari pemerintah untuk membeli bahan pokok di e-warong.
Begitu pula pemegang Kartu Indonesia Pintar bisa menggunakan uangnya untuk membeli alat tulis di toko-toko yang bekerja sama. “Sama seperti itu, pemerintah tidak melakukan lelang untuk e-warong dan toko-toko alat tulis tersebut,” kata Denni.
Beban Berat Kartu Prakerja
Denni mengakui bahwa program kartu prakerja tak luput dari kekurangan. Menurutnya, testimonial dari peserta program dari tiap-tiap gelombang akan dijadikan bahan evaluasi. Kerja sama dengan penyedia materi pelatihan yang buruk bukan tidak mungkin akan diterminasi.
Menurutnya, ada 168.111 peserta gelombang pertama yang telah mulai mengikuti pelatihan. Sedangkan 288.154 peserta gelombang kedua baru menerima dana bantuan pemerintah. Total pendaftar pada dua gelombang pertama tersebut mencapai 8,6 juta orang.
Pendaftaran kartu prakerja gelombang ketiga akan dibuka hingga Kamis (30/4). Rencananya, pemerintah akan terus membuka pendaftaran program ini sampai target 5,6 juta penerima manfaat terpenuhi.
Denni menyatakan, jajarannya tengah mengantisipasi lonjakan pendaftar pada masa kelulusan siswa SMA dan SMK pada bulan Juni-Juli. Selain itu, bukan tak mungkin ada gelombang PHK susulan jika pandemi Covid-19 tak segera teratasi.
“Ibarat bayi baru lahir, Kartu Prakerja ini harus menanggung beban berat dan disuruh langsung berlari,” ujarnya.
