Prediksi dalam tiga skenario ini dibangun dengan asumsi bahwa puncak pandemi terjadi pada triwulan II 2020, dan setelahnya berangsur-angsur mereda. “Apabila situasi ekonomi memburuk dalam waktu yang lebih panjang, peningkatan jumlah penduduk miskin akan lebih besar lagi.”
Berdasarkan analisis ekonom CORE, potensi penambahan jumlah penduduk miskin lebih besar terjadi di perkotaan. Berikut rincian prediksinya:
| Skenario | Perkotaan | Pedesaan |
| Skenario 1 | 3 juta | 2,6 juta |
| Skenario 2 | 6 juta | 2,8 juta |
| Skenario 3 | 9,7 juta | 3 juta |
Sumber: CORE (Diolah)
Risiko penambahan masif jumlah penduduk miskin tak lepas dari gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK dan penghentian kerja yang tengah bergulir. Jumlah pengangguran merangkak naik dengan cepat dalam dua bulan pemberlakuan pembatasan sosial di Tanah air.
Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran telah bertambah puluhan juta, jauh di atas data pemerintah yang sebanyak 2-3 juta orang. Perkiraan tersebut dengan memperhitungkan banyaknya hotel yang tutup hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terpukul.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memang pernah menyinggung soal data pengangguran yang lebih besar dari yang dimiliki kementeriannya. Ini lantaran banyaknya pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan, namun tidak teridentifikasi.
Atau, laporannya berada di kementerian lain yakni Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika ditotal, Ida memperkirakan angka pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan di sektor informal akan jauh lebih banyak ketimbang di sektor formal.
Adapun berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,68 juta orang pada Februari 2020. Ini artinya, tingkat pengangguran 4,8 % dari total angkatan kerja yang sebanyak 137,91 juta.
Jika jumlah pengangguran terbuka bertambah 10 juta saja dengan asumsi angkatan kerja bertambah 2 juta orang tahun ini, tingkat pengangguran melonjak menjadi nyaris 12 %. Persentase ini melompat lebih dari dua kali dari data per Februari 2020.
Jika ini yang terjadi, tingkat pengangguran tahun ini bisa menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan data historis yang disajikan CEIC, tingkat pengangguran terakhir kali berada di atas 10 % pada 2006 lalu, kemudian berangsur turun hingga berada di kisaran 5 %.
Halaman selanjutnya: Ekonom Suarakan Perluasan Penerima Bantuan hingga Pemangkasan Harga
Ekonom Suarakan Perluasan Penerima Bantuan hingga Pemangkasan Harga
Di tengah pandemi corona, beberapa ekonom berpendapat pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan kebijakan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar garis kemiskinan. Selain itu meningkatkan kapasitas tenaga medis dan fasilitas kesehatan.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyarankan agar pemerintah memfokuskan penanganan dampak corona di kawasan perkotaan mengingat 55% penduduk tinggal di sana. Selain itu, kepadatan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi sehingga permintaan terhadap kebutuhan bahan pokok, terutama pangan, pasti lebih tinggi.
Pemerintah harus siap memperlebar jaring pengaman sosial untuk menjangkau masyarakat perkotaan yang terdampak. Menurut dia, bantuan sosial sejatinya diberikan bukan hanya untuk kelompok miskin, melainkan semua orang yang terdampak dan harus tinggal di rumah.
Sebab, bila kesejahteraan mereka tidak dapat dijamin selama tinggal di rumah, masyarakat akan memilih keluar untuk bekerja. Dampaknya, penyebaran corona sulit diatasi dan dampaknya semakin besar terhadap perekonomian.
Sedangkan ekonom CORE merekomendasikan lima langkah untuk menjaga kesejahteraan penduduk di tengah pandemi. Pertama, senada dengan saran Chatib, pemerintah perlu meningkatkan anggaran bantuan sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat corona.
Kedua, mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial sehingga lebih sederhana, melakukan penyeragaman nilai bantuan, dan pemutakhiran data penduduk miskin. Ini lantaran bantuan sosial yang berbeda-beda di berbagai tempat telah menimbulkan ketegangan sosial. Apalagi, basis data untuk penyaluran bantuan belum mencakup masyarakat yang kondisi ekonominya memburuk selama pandemi.
Untuk efisiensi, CORE menyarankan alternatif penyaluran bantuan sosial lewat transfer langsung melalui rekening khusus. Cara ini juga untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan dan potensi berkurangnya jumlah bantuan.
Ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah (administered prices). Biaya yang dimaksud di antaranya harga BBM seiring turunnya harga minyak dunia dan tarif listrik lewat perluasan jumlah pelanggan 950 VA yang menerima diskon pemotongan tarif.
Kemudian, penurunan harga LPG tiga kilogram sejalan dengan harga bahan baku utamanya yakni propane dan butane yang turun tajam. Selain itu, diskon ataupun penggratisan tarif air untuk rumah tangga khususnya di daerah-daerah yang menerapkan PSBB.
Keempat, peningkatan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Kebijakan ini juga akan membantu pemerintah mengamankan ketersediaan stok pangan nasional khususnya selama berlangsungnya masa pandemi.
Kelima, mengoptimalkan realokasi anggaran untuk menjaga kesejahteraan penduduk. Ini termasuk pembagian beban pusat dan daerah untuk mendanai bantuan sosial, realokasi anggaran penanganan corona senilai Rp150 triliun yang semula diperuntukkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, namun belum terang rinciannya.
Selain itu, realokasi anggaran program Kartu Prakerja yang digunakan untuk membayar program pelatihan senilai Rp 5,63 triliun, yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya angkatan kerja yang menganggur akibat PHK. Lagi pula, kebanyakan materi yang ditawarkan dapat diperoleh secara gratis di internet.
