- Kementerian Pertahanan dalam sorotan seiring dengan rencana anggaran modernisasi Alutsista hingga Rp 1.760 triliun, yang sebagian dibiayai dari utang luar negeri.
- DPR tidak mengetahui rencana anggaran ini, namun dokumen rancangan peraturan presiden terkait hal ini sudah menyebar ke publik.
- Beredar juga dokumen yang menyebutkan adanya perusahaan di tubuh Kementerian Pertahanan yang diduga akan menggarap proyek pengadaan alutsista.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya hadir dalam rapat tertutup dengan Komisi I DPR untuk menjelaskan polemik rencana utang untuk mendanai pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) pada Rabu (2/6). Dia sempat absen dari undangan DPR sebelumnya pada Senin (31/5).
Sekitar 7,5 jam pertemuan tertutup dengan Komisi I, Prabowo mengaku menjelaskan secara terbuka rencana modernisasi alutsista kepada DPR serta rencana induk dan rencana anggaran Kemenhan. "Banyak pertanyaan. Ya ada juga isu-isu di luar dan sebagainya saya jelaskan satu persatu," kata Prabowo usai pertemuan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
Kepada wartawan, dia tidak menjelaskan detail pembahasannya dengan Komisi I. Terutama kehebohan saat ini terkait rencanaan anggaran alutsista yang nilainya fantastis. Namun, sebagian dibiayai dari utang luar negeri. Menurutnya hal tersebut masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dalam dua pekan terakhir masyarakat dihebohkan dengan munculnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) terkait pengadaan dan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam). Nilai anggaran yang diajukan untuk program ini mencapai US$ 124,99 miliar atau setara dengan Rp 1.760 triliun, yang sebagian berasal dari utang luar negeri. Rencana anggaran ini muncul tanpa ada roadmap yang jelas.
Nilai rencana anggaran pertahanan ini lebih besar dari target pendapatan negara dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.746 triliun. Dengan anggaran sebesar ini, Indonesia bisa memiliki banyak alutsista canggih. Sebagai gambaran, harga jet tempur termahal produksi Amerika F22 Raptor sekitar US$ 152 juta. Dengan anggaran US$ 124,99 miliar, Indonesia bisa membeli 823 jet tempur F22 Raptor.
Dalam dokumen Raperpres ini, pada pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) anggaran Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk lima Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024, membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.
Pasal 3 ayat 1 disebutkan rencana kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan/TNI mencapai US$ 124,99 miliar. Ayat 2 menjelaskan rincian dari anggaran tersebut sebagai berikut:
- Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar US$ 79,1 miliar
- Untuk pembayaran bunga tetap selama lima Renstra sebesar US$ 13,39 miliar
- Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar US$ 32,51 miliar.
Pasal 3 ayat 3 menyebutkan dari total kebutuhan anggaran US$ 124,99 miliar, telah dialokasikan US$ 20,75 miliar dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Pasal 3 ayat 4 menjelaskan sisa anggaran US$ 104.25 akan dipenuhi dari Renstra Tahun 2020-2024.
"Pertanyaan saya sederhana saja, ini anggaran pertahanan sebesar ini dalam 3 tahun kita mau beli apa? Mau perang ke mana? Alutsista apa yang mau kita bikin?" kata Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie, kepada wartawan, Kamis (27/5).
Di sisi lain, muncul nama perusahaan yang dikait-kaitkan dengan rencana pengadaan Alutsista tersebut. Dalam dokumen lain yang didapat Katadata, menyebutkan Kementerian Pertahanan telah membuat perusahaan bernama PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Dokumen dengan kop Kementerian Pertahanan dan ditandatangani Menteri Prabowo tersebut menjelaskan PT TMI berada di bawah pengawasannya. Perusahaan ini disebut-sebut bertujuan mempercepat proyek pengadaan alat pertahanan. PT TMI ini dipimpin oleh Mayjend TNI Glenny Kairupan dan mantan Dirut PT PAL (Persero) Harsusanto.
Berdasarkan laman https://tmi-id.com dijelaskan PT teknologi Militer Indonesia adalah platform strategis untuk akuisisi teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional, juga integrator sistem untuk sistem manajemen pertempuran yang mewujudkan perkembangan teknologi militer maju. Situs ini juga menjelaskan PT TMI menyediakan berbagai alutsista, tapi tidak dijelaskan jenisnya.
Sementara akta pendirian perusahaan yang diperoleh D-Insights menyebutkan TMI yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang Nomor 21 Jakarta Pusat ini memiliki beberapa pemegang saham. Pemegang saham terbesar adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dengan setoran modal Rp 49,99 miliar atau memiliki porsi saham 99,8%. Pemegang saham lainnya adalah Primer Koperasi Pegawai Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan.
Adapun pengurus perusahaan ini adalah:
Komisaris Utama: Glenny Kairupan
Komisaris:
- Angga Raka Prabowo
- Judi Magio Yusuf
- Nugroho Widyotomo
- Prasetyo Hadi
Direktur Utama: Harsusanto
Direktur:
- Tony Setia Boedi Hoesodo
- Wicaksono Aji
- Mundasir
- Satrio Dimas Aditya
Nama-nama tersebut diketahui adalah orang dekat Prabowo. Beberapa di antara mereka sama-sama pensiunan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu Glenny Kairupan, Judi Magio Yusuf, Nugroho Widyotomo, Mundasir, dan Tony Setia Boedi Hoesodo. Glenny Kairupan dikenal sebagai sahabat satu angkatan Prabowo saat masuk Akademi Angkatan Bersenjata tahun 1970. Glenny bersama Judi Magio Yusuf pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Gerindra, partai yang didirikan Prabowo.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah kabar bahwa Prabowo menunjuk PT TMI untuk menangani pengadaan alutsista senilai Rp 1.784 triliun. Dahnil mengatakan perusahaan itu bergerak di bidang pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, bukan pengadaan alutsista.
"TMI tidak melakukan kontrak dengan Kementerian Pertahanan di satu sisi terkait belanja-belanja alutsista yang dilakukan oleh Kemenhan. TMI juga tidak jual beli dan segala macam," kata Dahnil, seperti dikutip dari CNN Indonesia TV, Senin (31/5).
Dia mengakui perusahaan itu memang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Pertahanan. Namun, Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu memastikan Prabowo tidak memiliki kaitan dengan PT TMI, meski perusahaan tersebut dipimpin kawan lamanya. Dukungan Prabowo terhadap perusahaan-perusahaan alutsista, termasuk PT TMI, dalam rangka strategi diplomasi.
Publik Menanti Penjelasan Prabowo
Terkait dokumen yang sudah kadung menyebar ke publik dan rencana anggaran Kementerian Pertahanan ini, Komisi I DPR sudah memanggil Menteri Prabowo untuk menjelaskannya. Namun, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR pada Senin (31/5), hanya dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Herindra, Kasad, Kasau, Kasal dan Kepala BAIS.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan dalam RDP tersebut Herindra enggan menjelaskan perihal rancangan Perpres tersebut. Makanya, Komisi I kembali Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada Rabu (2/5). “Kami minta Menhan hadir agar tidak ada bias dan multitafsir terkait rancangan Perpres tersebut," ujarnya.
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak sebenarnya telah mengklarifikasi dokumen Raperpres yang beredar tersebut merupakan perencanaan yang belum final. Ini bagian dari rahasia negara dan dokumen internal yang pembahasan masih berlangsung. Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas mengusut siapa yang menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik.
"Kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa kecemburuan politik," kata Dahnil dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (31/5).
Dia menjelaskan perencanaan ini sesuai dengan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Menteri Prabowo. Jokowi meminta perencanaan apa saja Alpalhankam yang bisa dimiliki Indonesia dalam 5-25 tahun ke depan.
Saat ini, kata Dahnil, 60% alpalhankam yang dimiliki Indonesia sudah sangat tua dan memprihatinkan. Makanya, modernisasi menjadi keniscayaan karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahan NKRI serta keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang. Kemhan pun mengajukan formula modernisasi alpahankam melalui reorganisasi belanja dan pembiayaan alpalhankam.
Reorganisasi belanja dan pembiayaan alpalhankam ini akan dilakukan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra yang dibelanjakan pada satu renstra pertama sepanjang 2020—2024. Dengan begitu, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.
Pembiayaan yang dibutuhkan juga masih dalam pembahasan dan sebagian bersumber dari pinjaman luar negeri. Dahnil memastikan nilainya tidak akan membebani atau mengurangi alokasi belanja lain dalam APBN. Karena pinjaman dari beberapa negara ini, memiliki tenor yang panjang, bunganya sangat kecil serta pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun dialokasikan di APBN.
"Dengan asumsi, alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8% dari PDB selama 25 tahun ke depan," katanya.
Sementara Connie mempertanyakan apakah rencana anggaran ini pemerintah sudah mempertimbangkan beberapa faktor, seperti usia pakai, perkembangan teknologi dan relevansi teknologi yang digunakan. Menurutnya, usia pakai pesawat tempur 25-40 tahun, tapi dalam rentang usia pakai ini juga diperlukan pembaruan (mid-life upgrade). “Apakah mid-life upgrade ini sudah masuk dalam anggaran tersebut?” ujarnya.
Kemudian, perlu diperinci berapa anggaran yang masuk dalam aspek transfer teknologi dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Karena Undang-Undang Pertahanan Negara mengamanatkan setiap pengadaan alat pertahanan perlu memperhatikan adanya konten lokal, industri dalam negeri, serta riset dan pengembangan.
Karena tidak bisa mendapatkan penjelasan dari Kemenhan, Connie pun bertanya pada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bapenas menjelaskan utang yang sudah dialokasikan sebesar US$ 20 miliar secara detail peruntukan dan mekanisme pembayarannya. Namun, ketika ditanya soal anggaran US$ 104 miliar yang berasal dari APBN, Kepala Bappenas tidak bisa menjelaskan. Menurut Connie, Kepala Bapenas tidak mengerti karena perhitungan tersebut ada di Kementerian Pertahanan.
"Sekarang itu terjadi kehebohan, karena Kementerian Pertahanan bukannya menjawab, malah berlindung di balik kerahasiaan negara dan perintah Presiden," ujarnya.
