Seberapa Efektif PPKM Mikro?
Dicky berpendapat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro tidak akan efektif. Situasi Covid-19 di Indonesia sudah memasuki tahap community transmission, sudah menyebar di mana-mana.
Langkah menjadi PPKM tidak logis karena tidak diiringi penguatan 3T, yaitu pengetesan (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment).“Testing-nya tidak kuat sehingga tidak efektif. Masalahnya pandemi corona ini sudah besar, responnya harus lebih dalam skala besar,” ucapnya.
Masalah lainnya, pemerintah belum menyampaikan komunikasi risiko yang tepat ke masyarakat. Data-data yang tersaji harus lebih transparan, bukan hanya menciptakan glorifikasi dan positivisme. “Yang ada hanya rasa aman semu,” kata Dicky.
Tak hanya itu, membangun kepatuhan protokol kesehatan harus terlaksana di lapangan. Termasuk perilaku pejabat publik dan tokoh masyarakat. Ini menjadi pekerja besar untuk pemerintah.
Pandu mengatakan, sudah tidak mungkin melakukan pembatasan gerak sosial yang ketat alias lockdown. Pemerintah menganggap hal itu membuat kehidupan mati. Padahal, negara lain telah melakukan langkah serupa dan berhasil keluar dari pandemi.
Perbedaan persepsi ini yang membuat penanganan pandemi di Indonesia menjadi lamban. “Tidak mencapai sasaran yang diharapkan,” ujar Pandu.
Pemerintah juga belum menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan penanggulangan Covid-19. Sejak awal, warga hanya menjadi objek. “Disuruh, dilarang, disalahkan,” katanya.
Masyarakat harus diajak mengedukasi lingkungannya. Dengan begitu, tidak ada kelompok yang menolak memakai masker atau tidak mau divaksin.
Apa Dampak Kenaikan Kasus Covid-19 ke Perekonomian?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan lonjakan kasus Covid-19 sudah pasti berdampak pada perekonomian di Indonesia. Kasus yang naik akan membuat pembatasan sosial yang lebih ketat lagi dan mengganggu kegiatan ekonomi.
Hal tersebut otomatis mengurangi kesempatan masyarakat bekerja optimal. “Ini akan berdampak ke daya beli. Dari sisi pengusaha, produktivitasnya akan turun dan mengganggu iklim investasi,” katanya.
Penyelesaian masalah ekonomi harus dari akarnya. Saat ini sumber masalahnya adalah pandemi Covid-19. Memprioritaskan pandemi bukan berarti mengabaikan perekonomian. “Kalau pemerintah tidak segera fokus menyelesaikan pandemi secara serius, justru artinya mengabaikan ekonomi. Ini bukan pilihan,” kata Enny.
Perekonomian yang anjlok sejak tahun lalu merupakan imbas pandemi. Karena itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi 5% adalah dengan penanganan Covid-19.
“Tempat wisata yang dibuka terlalu dini pada waktu libur Lebaran, hasilnya kasus harian naik. Terus yang rugi siapa? Pelaku usaha dan ritel terdampak,” ujarnya.
Pemerintah saat ini dinilai belum serius. Kebijakan antar-kementerian masih tidak konsisten. Dampaknya, perekonomian akan kembali ke situasi yang berat.
Target pemerintah pertumbuhan ekonomi Tahun ini di 7% sampai 8% akan sulit. Bulan Juni atau pasca-Lebaran menjadi momen krusial. Daya beli masyarakat seharusnya naik karena adanya tunjangan hari raya (THR) “Tapi dengan lonjakan kasus, situasi akan berbeda,” kata Bhima.
Belanja pemerintah juga berpotensi menjadi lebih berat. Defisit anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) sedang ditekan. Lalu, muncul wacana perluasan pajak pertambahan nilai (PPN), pengampunan pajak (tax amnesty) jilid dua, dan lainnya. “Kalau kasus Covid-19 meledak lagi, defisit akan melonjak. Ujungnya, utang bertambah dan jadi beban baru,” ucapnya.
Penyumbang bahan: Alfida Febrianna (magang)
Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan
