“AS tidak ingin melihat Indonesia jatuh ke tangan Cina. Kita akan mendapatkan banyak tawaran, dan tawaran itu bisa diambil sepanjang untuk kepentingan nasional kita," kata Hikmahanto.
Dalam pertemuan Asia Society di ajang Sidang Umum PBB ke-76 di New York, isu tensi politik di regional juga menjadi pembahasan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan ASEAN berperan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Ia menyampaikan negara-negara di Indo-Pasifik tidak menginginkan kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan yang akan mengancam stabilitas keamanan. “Saya sampaikan kita menerima penjelasan Australia, kita mendengarkan komitmen-komitmen yang diberikan Australia termasuk untuk terus menghormati NPT, prinsip-prinsip non-proliferasi dan hukum internasional,” ujarnya dalam keterangan Resmi, Rabu (22/9).
Sayangnya, ASEAN sendiri tidak satu suara. Filipina bahkan sudah terang-terangan mendukung AUKUS. Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin menegaskan selama tidak ada senjata yang sebenarnya, AUKUS tidak berpotensi melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir. Keputusan Filipina sebenarnya tidak mengejutkan. Manila dikenal dekat dengan Washington dan terus menerus berkonflik dengan Cina di perbatasan.
Sikap Indonesia
Jika Filipina sudah menjatuhkan pilihan, Indonesia masih terkesan hati-hati. Pemerintah masih terkungkung prinsip non-blok yang selama ini dipegang teguh. Pengamat militer Ade Muhammad menilai politik non-blok tidak lagi realistis di tengah kondisi dunia yang kompleks dan dinamis.
“Indonesia memang sudah saatnya mengakhiri politik non blok yang utopis,” ujarnya kepada Katadata.
Ade bahkan menyebut Indonesia berpotensi besar memihak AUKUS dalam konflik ini. Hal ini terlihat dari gestur diplomatik sebelum kesepakatan AUKUS dibentuk. Mulai dari latihan perang Garuda Shield besar-besaran yang digelar oleh TNI Angkatan Darat beberapa waktu lalu, hingga kerjasama pertahanan Indonesia Australia dan lisensi produksi fregat dari Inggris.
“Cina belum sekuat AS. Dia baru awal membangun tetapi belum memperlihatkan kesinambungannya. AS sudah tahan krisis ekonomi berkali-kali, sementara Cina belum terbukti kuat,” jelasnya.
Kekhawatiran soal sikap Indonesia juga dilemparkan oleh para politisi Senayan. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan kerjasama AUKUS telah melanggar kesepakatan terkait NPT. Karena itu, dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil sikap tegas.
“Politik bebas aktif kan memang kita pegang teguh selama ini, tetapi kalau mau jujur relevan enggak sih dengan situasi saat ini,” ujar kata Christina.
Dia menambahkan, dalam ranah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tidak pernah dimaknai tidak mampu mengambil sikap yang jelas dan tegas atas berbagai dinamika dan perkembangan. Terlebih lagi, jika dinamika tersebut berpotensi mengancam keamanan bagi stabilitas di kawasan.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono juga meminta pemerintah segera mengambil langkah diplomasi. Ia khawatir sikap anggota Anggota ASEAN yang terbelah justru mempercepat mimpi buruk Perang Dingin era 1950-an.
“Komunikasi dengan para Dubes dan Menlu ASEAN di Jakarta sudah sejauh mana, karena agak sedikit mengagetkan keluar statement dari Menlu Filipina mendukung keberadaan pakta AUKUS," ungkap Dave.
Potensi konflik di Indo-Pasifik memang semakin kentara dengan pembentukan AUKUS. Namun sejumlah pihak tetap meyakini perang terbuka kemungkinan kecil terjadi. “Ini mirip perang dingin. Paling main proxy saja ganggunya,” ujar pengamat militer Ade Muhammad.
