Masih Ada Harapan
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto melihat harga komoditas yang melandai pada tahun ini memang akan menjadi salah satu risiko perekonomian pada 2023. Meski melandai, ia melihat harga komoditas masih akan lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.
"Kalau kami lihat, hingga enam bulan ke depan, harga komoditas kemungkinan belum normal seperti sebelum pandemi Covid-19. Supply and damand masih shortage, termasuk harga gas, tidak ada pengganti energi yang bisa menggantikan secara cepat," ujarnya.
Ia mengatakan kondisi geopolitik saat ini belum memungkinkan Rusia kembali memasok gas ke Eropa. Kondisi ini menguntungkan bagi Indonesia. "Kami optimistis harga komoditas masih akan membantu meski tidak setinggi tahun lalu," ujarnya.
Airlangga memastikan pemerintah masih menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,3% atau sama dengan tahun lalu meski mewaspadai kondisi ekonomi global yang lebih suram. Sejumlah langkah disiapkan untuk menopang perekonomian. Salah satunya menjaga daya beli masyarakat yang menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.
Menurut Airlangga, konsumsi rumah tangga yang pada tahun lalu menyumbang 51% perekonomian domestik akan menjadi salah satu andalan pemerintah mendorong ekonomi. Ini karena aktivitas masyarakat yang semakin pulih setelah pemerintah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),
"Beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat, antara lain dengan memerangi inflasi dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi," ujarnya.
Pemerintah juga akan mengoptimalisasi program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.
Airlangga memastikan, pemerintah juga akan memperkuat pasar domestik dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri, memperkuat UMKM, memperkuat rantai pasok industri dalam negeri, mendorong tingkat kandungan dakam negeri, hingga memperluas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Pemerintah juga akan mendorong ekspor dengan kebijakan diversifikasi pasar tradisional dan nontradisional. Pemerintah saat ini telah membentuk task force untuk membuka pasar lebih luas," kata dia.
Selain itu, menurut Airlangga, transformasi ekonomi juga akan dilanjutkan, antara lain dengan mendorong investasi, produktivitas SDM, dan membuat kegiatan yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi. "Kami terutama akan mendorong implementasi Perppu Cipta Kerja," katanya.
Pemerintah juga memperdalam sektor usaha dengan penerapan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). "UU ini , antara lain akan mendorong kebijakan DHE. Pemerintah sedang merevisi PP Nomor 1 Tahun 2019 dengan memperluas komoditas yang wajib menempatkan DHE, terutama industri hilirisasi manufaktur hasil SDA," katanya.
Pemerintah juga akan mendorong hilirisasi dengan mengurangi ekspor barang mentah, membangun industri logam dan mineral, mendorong ekosistem kendaraan listrik, hingga mengembangkan kawasan ekonomi khusus.
"Dengan semua itu, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,3%, Target ini juga didukung berbagai lembaga internasional yang memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2023 paling tidak tumbuh 5%," ujarnya.
Adapun IMF dan Bank Dunia dalam perkirakaan terbarunya meramal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8% pada tahun ini.
Di sisi lain, lembaga dan ekonom di dalam negeri memberikan ramalan yang lebih optimistis. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh di titik tengah perkiraan ekonomi 2023 sebesar 4,9%, tetapi berpotensi tumbuh lebih tinggi mencapai 5% jika konsumsi lebih baik daripada yang diharapkan.
Bank Danamon memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini masih mampu tumbuh 5,3%, sedangkan Bank Mandiri memperkirakan ekonomi tahun ini hanya tumbuh 5,04%.
Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman menjelaskan, ketidakpastian ekonomi global masih membayangi tahun ini meski ada tanda-tanda mereda. Ia melihat penopang perekonomian tahun ini akan bergeser yang pada tahun lalu berasal dari eksternal kembali ke domestik.
"Konsumsi rumah tangga akan ditopang oleh inflasi yang terkendali dan pencabutan status PPKM yang selanjutnya dapat meningkatkan mobilitas dan permintaan masyarakat," ujarnya.
