- Pihak Ukraina menolak usulan resolusi konflik dari Menteri Pertahanan Prabowo.
- Secara resmi, pemerintah Indonesia tidak mengusulkan zona demiliterisasi dan referendum.
- Rencana Prabowo dianggap tanpa konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Presiden Jokowi.
Usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait resolusi perang Rusia-Ukraina menimbulkan polemik. Resolusi yang mengandung zona demiliterisasi (DMZ) dan referendum tersebut dianggap bukan posisi resmi pemerintah Indonesia.
Prabowo mengusulkan rencana perdamaian (peace plan) untuk menyelesaikan perang yang telah berlangsung di Ukraina sejak Februari 2022 itu. Pembicaraan ini muncul ketika purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu berbicara di Shangri-La Dialogue di Singapura pada 3 Juni 2023.
Rencana perdamaiannya mengandung gencatan senjata dan pembentukan DMZ, sebuah zona tanpa kegiatan militer dan tidak dikuasai siapa pun. Untuk membentuk zona netral ini, ia mendorong Rusia dan Ukraina menarik pasukannya 15 kilometer dari posisi terdepan masing-masing.
Pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengawasi gencatan senjata dan DMZ tersebut. Terakhir, PBB menyelenggarakan referendum untuk mengetahui aspirasi penduduk di wilayah yang Prabowo anggap sebagai “wilayah sengketa.”
“Perdamaian jauh lebih baik daripada kehancuran besar-besaran dan korban jiwa dari banyak orang yang tidak bersalah,” kata Prabowo di Shangri-La Dialogue pada 3 Juni 2023 seperti dikutip dalam siaran pers. Ini merupakan konferensi keamanan tahunan yang digelar oleh lembaga riset International Institute for Strategic Studies (IISS).
Pernyataan ini muncul ketika Ukraina tengah mempersiapkan serangan balik. The Economist menulis, selama berminggu-minggu angkatan bersenjata Ukraina telah melakukan operasi untuk mencari kelemahan dan mengelabuhi pasukan Rusia di garis depan pertempuran sepanjang seribu kilometer.
Lalu, Reuters melaporkan invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan jumlah kematian terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II 1939-1945. Mengutip data PBB, jumlah kematian penduduk sipil mencapai 8.895 antara 24 Februari 2022 dan 21 Mei 2023. Berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat (AS), 354 ribu pihak telah mati atau terluka.
Rencana Perdamaian Prabowo Seperti Usulan Rusia
Laporan The Star menyebut, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menolak mentah-mentah rencana perdamaian yang diusulkan oleh Prabowo. “Itu terdengar seperti rencana Rusia, bukan Indonesia. Kami tidak butuh penengah datang (dengan) rencana aneh ini,” katanya di acara yang sama.
Reuters melaporkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga menolak usulan resolusi konflik dari Prabowo. Nikolenko menegaskan Ukraina menginginkan Rusia menarik pasukannya dari negara tersebut.
Diplomat Ukraina itu juga mendorong Indonesia untuk mendukung rencana perdamaian berisi 10 poin dari yang telah disampaikan pemimpin negaranya, Presiden Volodymr Zelensky. Selain mendorong penarikan pasukan Rusia, usulan tersebut juga mendorong keadilan dengan membentuk pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan perang oleh Rusia.
Perwakilan Uni Eropa (UE) Josep Borell Fontelles mengatakan, jika negara-negara berhenti memberikan dukungan militer ke Ukraina, maka perang akan segera berakhir. Namun, kedaulatan Ukraina akan jatuh ke tangan Rusia.
“Kita tidak bisa berhenti mendukung Ukraina secara militer karena kita tidak menginginkan perdamaian akibat menyerah,” kata Fontelles saat berbicara di panel yang sama dengan Prabowo seperti dikutip oleh Reuters.
Pada 5 Juni 2023, Prabowo telah bertemu secara tertutup dan terpisah dengan Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva dan Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin di Kementerian Pertahanan. Kedua belah pihak membicarakan soal kerja sama antar-negara, khususnya bidang pertahanan, militer, dan kekuatan alutsista TNI.
Posisi Resmi Indonesia Tidak Berubah
Hanya berselang dua hari setelah pidato Prabowo, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan posisi resmi pemerintah terkait perang Rusia-Ukraina dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. “Posisi pemerintah Indonesia tidak berubah,” kata mantan Duta Besar Indonesia di Belanda itu kepada DPR Komisi I di gedung parlemen, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2023.
Pertama-tama, pemerintah selalu menghormati kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara. Sikap ini terefleksikan terutama dalam pemungutan suara untuk resolusi terkait isu-isu tersebut di Majelis Umum PBB (UNGA).
Dalam hukum internasional, integritas wilayah merupakan sebuah prinsip yang memberikan hak ke negara berdaulat untuk mempertahankan wilayahnya dan perbatasannya. Lewat Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4, negara-negara telah sepakat untuk menahan diri dari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap integritas wilayah suatu negara.
Kedua, pemerintah mendorong Rusia dan Ukraina untuk menghentikan perang. Retno mengatakan, Indonesia menyampaikan dorongan ini lewat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kyiv, Ukraina, pada Juni 2022 dan ke Moskwa, Rusia, pada Juli 2022.
Di sela-sela pertemuan Kelompok Tujuh (G7) di Jepang pada Mei 2023, misalnya, Jokowi menyampaikan ke Presiden Zelensky bahwa Indonesia terus mendukung upaya perdamaian dan siap menjadi jembatan antara Rusia dan Ukraina.
Ketiga, pemerintah ingin menjaga agar rantai pasokan pangan tidak terganggu. Ini sejalan dengan pengaruh Rusia dan Ukraina sebagai eksportir utama gandum di dunia. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, Ukraina merupakan sumber impor gandum terbesar kedua pada 2021.
Indonesia dengan demikian mendukung perpanjangan Inisiatif Gandum Laut Hitam. Inisiatif ini adalah kesepakatan antara Rusia dan Ukraina yang difasilitasi oleh Turki dan PBB untuk mengizinkan ekspor gandum dari pelabuhan tertentu. Kesepakatan ini awalnya berakhir pada November 2022 tapi telah diperpanjang tiga kali.
Keempat, pemerintah mendorong agar perpanjangan inisiatif yang ketiga tersebut berlangsung lebih dari 60 hari. Perpanjangan dua bulan yang akan berakhir pada Juli 2023 ini memiliki “banyak ketidakpastian.”
Diplomat senior Indonesia itu menambahkan, pemerintah juga memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Misalnya, komitmen Indonesia untuk berkontribusi ke perbaikan salah satu rumah sakit di negara Eropa timur itu.
“Jadi empat poin itu yang menjadi posisi dasar pemerintah Indonesia,” kata menteri luar negeri perempuan pertama Indonesia itu.
Presiden Jokowi pun telah mengatakan rencana perdamaian Prabowo merupakan inisiatif pribadi. Sejak pidato di Shangri-La Dialogue, Prabowo baru bertemu dengan atasannya itu di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu (7/6).
Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, tidak ada perbedaan substansial antara rencana perdamaian dari Prabowo dan posisi pemerintah “(Yang) terpenting (adalah) komitmen menunaikan amanah konstitusi, yakni aktif mendorong perdamaian dunia, terus dilakukan,” cuitnya melalui Twitter pada 6 Juni 2023.
Tidak Ada Desakan untuk Berperan Lebih Aktif
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Riza Arfani berpendapat, Indonesia perlu “menahan diri” dalam Perang Rusia-Ukraina karena posisinya sebagai negara dengan kekuatan menengah (middle power). Selain itu, negara ini tidak memiliki kepentingan langsung.
Di sisi lain, banyak negara telah mengamankan suplai pangan di tengah perang yang telah berlangsung lebih dari satu tahun itu. “Tidak ada desakan yang kuat baik dari dalam maupun luar untuk kita berperan lebih aktif, kecuali kita punya kepentingan langsung seperti tahun lalu ketika kita menjadi presiden G20,” kata dosen yang memperoleh gelar doktor dari Ritsumeikan University, Jepang, itu pada Jumat (9/6).
Pada saat rangkaian hingga pertemuan puncak G20 2022, Indonesia berusaha mengakomodasi beragam kepentingan di antara negara anggota. Salah satunya, menolak tekanan dari negara-negara G7 agar menarik undangan Presiden Putin ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022.
Menjelang KTT, Presiden Jokowi menemui Presiden Zelensky di Kyiv dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa. Mantan Walikota Surakarta, Jawa Tengah, itu menawarkan Indonesia sebagai perantara (peacebroker) dalam upaya perdamaian antara kedua negara yang tengah berperang itu.
Riza menambahkan, Retno perlu mencari forum yang tepat untuk melakukan pemulihan atau damage control akibat usulan resolusi konflik dari Prabowo. Pemerintah perlu meyakinkan AS dan negara sekutu lainnya bahwa posisi Indonesia masih sama.
Nicky Fahrizal dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan, reputasi dan posisi Indonesia akan tetap bertahan jika Jokowi dan Retno bisa mengatasi “blunder” dari Prabowo.
Prabowo sebagai bagian dari pemerintah seharusnya tidak mengusulkan rencana perdamaian itu tanpa berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Presiden Jokowi. “Di sini terlihat ada miskoordinasi antara beliau, Kementerian Luar Negeri, dan Presiden. Dia terkesan seperti berjalan sendiri,” kata peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia itu.
