“Para pelaku ada di pemerintah desa. Trennya sempat turun di 2019 tapi kembali naik,” kata Peneliti ICW Laola Easter dalam peluncuran “Laporan Tren Penindakan Korupsi” di kanal Youtube Sahabat ICW.
Pada 2020 ICW mencatat terdapat 129 kasus korupsi dana desa dengan 172 tersangka, kemudian pada 2021 jumlahnya naik menjadi 154 kasus dengan 245 tersangka. Di tahun 2022 ada 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersebut dengan jumlah tersangka mencapai 252 orang.
Angka korupsi dana desa pada tahun lalu bahkan setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum.
Transaksi Politik dalam Dana Desa
Sederet jejak korupsi ternyata tak membikin para politisi di parlemen mengetatkan aturan pengawasan dana desa. Alih-alih berkaca pada pengalaman, revisi UU Desa dianggap sebagai solusi kasus korupsi. Prinsip mereka, anggaran besar akan menekan hasrat korupsi.
Seolah taklid buta, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar ikut-ikutan menjamin bahwa nantinya dana desa akan bebas korupsi. Asal tahu saja partai asal Halim, Partai Kebangkitan Bangsa ikut jadi salah satu fraksi yang getol mendorong revisi UU Desa.
Mereka bahkan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan kenaikan anggaran tertinggi untuk dana desa, sebesar 30%. Fraksi PKB mengajukan anggaran setara Rp 5 miliar dengan angka minimal Rp 2 miliar per desa.
“Nanti akan ada kerja sama Kemendesa dengan kejaksaan, kepolisian, dan KPK terkait pengawasan pemanfaatan dana desa,” kata Halim mantap.
Keteguhan DPR untuk terus merevisi UU Desa di tengah tahun politik seperti bukan kebetulan belaka. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mensinyalir rencana ini merupakan pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif.
Apalagi pada 2022 silam, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) pimpinan Surta Wijaya mendeklarasikan dukungan agar Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode. Belakangan APDESI turut menuntut uang purnatugas dan alokasi dana desa 10% dari APBN.
“Seperti ada simbiosis mutualisme secara politik. Pejabat desa dapat kekuasaan lebih dan uang pensiun. Sedangkan sebanyak 70-an ribu desa bisa menjadi kekuatan politik yang besar untuk dikapitasi pada tahun depan,” ujar Direktur Eksekutif KPPOD, Armand Suparman kepada Katadata.co.id, Selasa, (11/7).
Ia merasa rencana penambahan dana desa tak tepat dan hanya mendorong peningkatan korupsi di tingkat desa. Apalagi ketika kualitas kades buruk, maka penambahan masa jabatan hanya akan menjadi beban bagi masyarakat desa.
“Jika benar anggaran resmi dinaikkan, selain membebani negara, oligarki di level desa akan bertambah kuat. Proses kaderisasi demokratisasi tidak berjalan, kekuasaan hanya dipegang kepala desa dan keluarganya," kata Armand.
Indeks Desa Membangun yang berupa ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan lingkungan, dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, dan kualitas pelayanan desa.
Hasil indeks tersebut, menurut Arman, bergantung pada kapasitas dan integritas kepala dan perangkat desa. Tak berhubungan dengan masa jabatan. “Pembahasannya harus ditunda hingga Pemilu 2024 selesai. Bikin pembenahan distribusi dana desa dibanding menaikkan anggarannya,” saran Arman.
Ia merasa selama ini kualitas belanja daerah masih rendah dan anggarannya kerap mengendap di bank. Maka jika kondisi tersebut diatasi, ditambah tak ada korupsi, anggaran desa saat ini bisa dibilang sudah lebih dari cukup untuk pembangunan. Namun, tanpa perbaikan tata kelola anggaran daerah, risiko korupsi di level desa akan semakin tinggi.
Butuh satu lembaga khusus yang dibuat untuk mengawasi realisasi dana desa. Lembaga ini harus terdiri dari beberapa pihak untuk menghindari potensi kongkalikong penyelewengan anggaran. “Kemudian buat daerah yang baik diberi tambahan dana, sementara daerah yang buruk realisasinya diberi sanksi agar menjadi baik kinerjanya,” tukas Arman.
