“Dukungan ini belum final, apalagi nanti ujung-ujungnya (adalah) pada siapa yang dicoblos. Itu masih 14 Februari 2024,” kata Hasto di Jakarta Pusat pada Senin (17/7).
Meski tujuan politik dari pecah dukungan ini sudah sangat telihat jelas, namun secara normatif Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, menyatakan perombakan kabinet merupakan upaya meneruskan program-program pemerintah, bukan alat konsolidasi politik.
PPP merupakan bagian koalisi partai politik yang mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Sebelumnya, partai berlambang kabah itu tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KBI) bersama Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Selama bergabung dalam koalisi, KIB belum menentukan tokoh yang bakal didukung sebagai capres dan cawapres.
“Saya yakin bahwa kepentingan sempit semacam itu (konsolidasi politik) tidak akan ada yang melekat pada pikiran Pak Jokowi,” kata Mardiono di Jakarta Pusat, Senin (17/7). “Yang diletakkan di jabatan-jabatan itu semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara."
Pengurangan Kursi Menteri untuk NasDem
Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny Plate pasca politisi Partai NasDem itu menjadi tersangka kasus korupsi. Johnny menjadi menteri ke-5 dalam kabinet Jokowi yang terlibat pidana kasus korupsi.
Pencopotan Johnny terjadi menyusul penangkapannya pada Mei 2023. Ia terlibat kasus korupsi proyek menara telekomunikasi atau BTS antara 2020-2022. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp 8 triliun.
Budi diminta Jokowi menyelesaikan proyek BTS yang terhambat. Menurut Jokowi, pembangunan BTS penting untuk mendukung komunikasi dan digitalisasi di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
“Presiden sudah menyampaikan BTS tetap lanjut. Artinya, bandwidth untuk masyarakat harus kita pastikan,” kata Budi merespon perintah tersebut, Senin (17/7).
Di sisi lain pengangkatan Budi, pemberhentian Johnny dari Menkominfo mengurangi kursi menteri untuk Partai NasDem. Di awal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, NasDem mendapat jatah 3 kursi menteri. Kini jatah tersebut hanya diisi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.
Jatah menteri Partai NasDem saat ini sama dengan PPP, yakni dua kursi. PDIP memiliki jumlah kursi menteri terbanyak, yakni lima. Kemudian disusul oleh Partai Golkar dengan empat menteri dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan tiga menteri.
Walaupun jatah kursi politiknya berkurang, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, partainya tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga selesai. Dukungan Partai NasDem ke pemerintah, katanya, berdasar keselarasan gagasan.
“Partai NasDem bersikukuh (nilai-nilai) dari berkomitmen harus tetap terjaga. Pilihan boleh berbeda,” kata bos konglomerat media, Media Group itu di markas NasDem, Jakarta Pusat, Selasa, (18/7).
Menyusul pelantikan menteri dan wakil menteri baru, Jokowi dan Paloh bertemu hingga satu jam di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/7). Suasana pertemuan sangat cair dan harmonis, sementara obrolan kedua politisi ini terkait beragam bahasan, termasuk bakal calon wakil presiden yang akan diusung Partai NasDem untuk mendampingi Anies Baswedan.
Sementara itu, Anies menginterpretasikan pertemuan antara Jokowi dan Paloh sebagai hal yang “baik” dan “positif.” Namun, ia meminta masyarakat bersabar menunggu pengumuman bakal calon wakil presidennya.
“Kita membutuhkan lebih banyak lagi pertemuan yang menunjukkan bahwa pilihannya boleh beda, tapi dialognya jalan,” kata Anies di acara Indonesia Data and Economic (IDE) Conference, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
