Membuat ringkasan dengan AI PT Pertamina mengumumkan harga Solar, Pertalite, serta Pertamax RON 92 dan 95 tak naik pada akhir pekan lalu, meski tiga jenis BBM nonsubsidi naik lainnya lebih dari 50%. Keputusan ini memberi rasa lega bagi sebagian masyarakat di tengah tekanan daya beli.
Namun, apakah kebijakan ini masih tepat saat risiko krisis minyak diramal bakal berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun?
Para analis dan kalkulasi yang dilakukan Reuters memperkirakan, krisis minyak dapat bertahan lama, bahkan bertahun-tahun sekalipun perang antara Iran dengan AS-Israel segera berakhir. Arah dari penyelesaian perang hingga kini masih belum jelas meski batas waktu gencatan senjata berakhir pada Rabu sore (22/4) waktu Washington.
Ketegangan sempat memuncak sepanjang akhir pekan setelah militer AS menyita kapal kargo Iran yang mencoba menembus blokade di kawasan Teluk, yang oleh Teheran disebut sebagai pelanggaran gencatan senjata. Insiden ini langsung memperkeruh hubungan kedua pihak dan membuat Iran menolak melanjutkan perundingan.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya pelunakan sikap. Bloomberg pada Selasa (21/4) mengabarkan Iran akhirnya mengirimkan tim ke Pakistan untuk membuka kembali jalur diplomasi di tengah tekanan internasional
Harga minyak sempat melambung pada Senin (20/4) pun kembali turun pada hari ini. Berdasarkan data Investing.com pada pukul 13.58 WIB, minyak jenis Brent turun 0,64% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya ke level US $ 4,87 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan pada harga US$86,66 per barel, turun 0,87%.
Produksi Minyak Dunia yang Hilang dan Potensi Krisis Bertahun-tahun
Berdasarkan data Kpler, sejak perang pecah pada akhir Februari hingga pertengahan bulan ini, lebih dari 500 juta barel minyak mentah dan kondensat hilang dari pasar global. Ini adalah gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah modern.
Produksi yang hilang ini bernilai sekitar US$ 50 miliar atau setara Rp 860 triliun, dengan skala setara kebutuhan bahan bakar penerbangan global selama 10 pekan atau konsumsi energi dunia selama beberapa hari. Kerusakan infrastruktur energi di Timur Tengah serta penutupan Selat Hormuz turut memperparah gangguan, dengan produksi yang terganggu hingga sekitar 12 juta barel per hari.
Pemulihan pun diperkirakan tidak akan instan. Mengutip Reuters, para analis memperkirakan ladang minyak di Kuwait dan Irak membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk kembali normal, sedangkan perbaikan fasilitas penyulingan dan LNG di Qatar bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun.
Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan pada pertengahan bulan ini (14/4) mencatat, pasokan minyak global anjlok sebesar 10,1 juta barel per hari pada Maret. Meskipun IEA tidak memperkirakan kekurangan minyak tahun ini, mereka telah menurunkan perkiraan pasokan minyak global secara tajam.
IEA kini memperkirakan, produksi minyak hanya akan melebihi permintaan sebesar 441.000 barel per hari, anjlok dibandingkan laporan pada bulan lalu sebanyak 2,4 juta barel per hari.
Peringatan IMF: Ada Urgensi Harga BBM Naik
Dana Moneter International atau IMF juga memperingatkan hal yang sama: dunia akan mengalami kekurangan minyak tahun ini meski perang berakhir cepat. IMF pun memperingatkan negara-negara untuk tidak menahan harga energi melalui subsidi yang luas.
Menurut lembaga tersebut, subsidi hanya menunda penyesuaian harga, membuat konsumsi BBM tetap tinggi, dan pada akhirnya memperbesar beban fiskal.
Direktur Urusan Fiskal IMF Rodrigo Valdes menjelaskan, harga energi perlu lebih mahal di tengah kondisi stok dunia yang terbatas. Harga BBM yang murah membuat pola konsumsi masyarakat tidak berubah. Padahal, dunia sedang kekurangan minyak.
"Energi perlu lebih mahal untuk semua orang, sehingga penyesuaian terjadi dan konsumsi menjadi lebih sedikit," kata Valdes seperti dikutip dari Reuters.
Ia menyarankan pemerintah yang masih memberikan subsidi BBM dalam jumlah besar untuk menyesuaikan harga dan mengkompensasinya dengan bantuan tunai sementara kepada kelompok masyarakat yang ditargetkan.
"Ini adalah guncangan global dan jika negara-negara menekan sinyal harga, harga global akan lebih tinggi. Sangat penting untuk memberikan sinyal harga, agar permintaan dapat turun," kata dia.
Risiko Naik atau Tidaknya Harga BBM
Pemerintah tak mengindahkan peringatan IMF. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berkali-kali memastikan harga BBM subsidi tak akan naik hingga akhir tahun, sepanjang rata-rata harga minyak di bawah US$ 100 per barel.
"Hitungannya sudah aman (tambahan subsidi BBM) dengan asumsi harga minyak US$ 100 dolar per dolar. Sekarang harganya sekitar US$ 95, saya duga tidak akan bertahan lama karena semua ingin mencari jalan damai," ujar Purbaya dalam wawancara dengan media, Selasa (21/3).
Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak. Pemerintah akan menekan belanja melalui penghematan dan menambah sumber pendapatan lain. Selain itu, masih ada Saldo Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp 420 triliun yang berfungsi sebagai pertahanan terakhir atau last line of defense.
Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai risiko menaikkan harga BBM terlalu besar. Dampaknya tak hanya pada ekonomi, tetapi juga terhadap kondisi sosial politik.
"Menurut saya, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM itu luar biasa berani dan harus kita apresiasi," ujar Piter kepada Katadata.co.id.
Pertamina pada akhir pekan lalu tak hanya mempertahankan harga BBM subsidi, tetapi juga Pertamax Ron 92 dan 95 yang merupakan BBM nonsubsidi, seperti grafis di bawah ini.
Jika kenaikan harga minyak ditransmisikan sepenuhnya ke harga BBM, menurut Piter, inflasi akan meningkat tajam dan berpotensi menekan daya beli masyarakat. Hal ini dapat memicu dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Namun, Piter juga mengingatkan, keputusan ini berisiko membuat beban subsidi melonjak, terlebih jika harga minyak bertahan lama. Kondisi ini pun perlu diantisipasi dengan menghemat belanja secara besar-besaran.
Sebaliknya. Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai skenario harga tinggi perlu diantisipasi sejak awal. Pemerintah tak bisa sekadar berharap harga minyak kembali turun dalam waktu dekat.
"Sebenarnya pelaku pasar atau pebisnis itu ingin kebijakan yang rasional, bukan yang me-nina bobo-kan. Dari sisi game teory, lebih baik kita berjaga-jaga. Kalau ramalan IMF tidak terjadi, ya bagus, kita jadi punya uang lebih," ujar David.
Ia setuju dengan peringatan IMF terkait subsidi BBM. Kebijakan pemerintah untuk menahan harga memang berisiko membuat konsumsi tetap tinggi karena tidak ada sinyal harga yang mendorong masyarakat untuk berhemat.
David pun menilai, penyesuaian harga BBM sebenarnya masih dapat dilakukan secara terukur. Ia memperkirakan, sekalipun harga Pertalite naik hingga 40%, inflasi berpotensi naik di rentang 4,5% hingga 4,8%, masih dalam batas yang terkendali meski di atas target bank sentral.
"Itu sudah dengan asumsi seluruh BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax naik. Jika Pertalite tidak naik, dan hanya Pertamax saja, proyeksi inflasinya 3,5% hingga 3,7%," kata dia.
Dalam konteks tersebut, menurut dia, kebijakan yang lebih rasional adalah mengombinasikan penyesuaian harga secara bertahap dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok rentan. Skema ini dinilai lebih efektif menjaga daya beli tanpa mengorbankan disiplin fiskal, dibandingkan menahan harga secara menyeluruh yang dapat membebani anggaran dalam jangka panjang.
"Kita tahu bahwa subsidi BBM ini kan sebenarnya mis-alokasi, dinikmati sebagian besar masyarakat perkotaan, bukan masyarakat di pelosok yang sebenarnya membutuhkan. Ini kan sebenarnya isu lama," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam situasi ketidakpastian global, kebijakan yang tidak diantisipasi dengan baik dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap perekonomian, yang dapat berdampak pada minat investor dan biaya pembiayaan negara. Apalagi, lembaga pemeringkat global, S&P telah memperingatkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup rentan terhadap kenaikan harga minyak.
"Kita bisa kena dua masalah: beban negara naik dan rating turun atau outlook-nya negatif sehingga modal asing keluar dari pasar dan rupiah bisa berat," kata David.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario sejak awal, termasuk efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan secara bertahap, agar tetap memiliki ruang menjaga stabilitas fiskal jika tekanan berlangsung lebih lama.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
