Perlu Strategi Perang Semesta dalam Penanganan Covid-19

Isolasi mandiri itu kalau bisa tidak di rumah tapi secara berkelompok dengan memanfaatkan gedung yang kosong. Ini agar mereka lebih terawasi. Kalau diserahkan di masing-masing rumah sendiri, mohon maaf, itu potensi penularannya akan tinggi. Jadi harus ada modifikasi dalam 3T tadi.

Apakah langkah 3M juga perlu diperbaiki ?

Pencegahan 3M itu seharusnya dimodifikasi. Proses pendisiplinan kepada masyarakat sebaiknya tidak dikerjakan hanya oleh pemerintah, apalagi petugas kesehatan. Ada yang menyatakan petugas kesehatan itu garda terdepan penanganan Covid-19. Itu betul, tapi mereka garda terdepan pada strategi 3T, yang 3M itu adalah masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, strateginya harus menggerakkan seluruh elemen masyarakat yang punya banyak anggota di bawah. Karena bahasa komunitas lebih bisa dipahami dan diterima masyarakat. Misalnya sampai guru mengaji, kelompok tahlil, RT/RW. Kalau itu bisa digerakkan sampai tingkat bawah, maka monitoring, pengawasan, pendisiplinan protokol kesehatan akan lebih masif.

IDI melihat kesadaran masyarakat masih rendah ?

Sekarang ini masih kurang budaya kita untuk melakukan protokol kesehatan. Apalagi ditambah berita hoaks yang menyebabkan masyarakat lebih lengah misalnya isu rekayasa dan permainan bisnis. Dengan kondisi itu, kesadaran dan pemahaman untuk  3M masih kurang. Kalau strategi ini diubah saya kira perbaikan dan penanggulangan covid ini akan menjadi lebih baik.

Siapa saja yang perlu digandeng untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami bahaya Covid-19 ?

Sebaiknya sekarang pemerintah dan petugas kesehatan bergandeng tangan dengan ormas besar, terutama ormas keagamaan karena keanggotaannya banyak sekali. Misal Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah atau lembaga keagamaan lain. Selain itu organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna itu kan menyebar ke bawah. Kalau dimanfaatkan dengan baik untuk gerakan 3M, saya melihat akan lebih masif.

Apakah ini lantaran ada potensi penularan tinggi di tingkat akar rumput ?

Saya melihat pemahaman tentang Covid-19  di masyarakat, kalau lihat berita di TV sampai ada penolakan jenazah, kemudian kawan-kawan di kampung tidak paham dengan bahasa yang dikeluarkan pemerintah dan petugas kesehatan. Ini menunjukkan tingkat pemahaman kurang, harus digerakkan pemahamannya dengan bahasa mereka, oleh pimpinan mereka sendiri pada tingkat paling bawah. Kalau misalnya NU bergerak sampai ke kyai atau pengajian di kampung dengan bahasa mereka, masyarakat di situ kemungkinan besar lebih taat ke ulama kampungnya, daripada ke dokter. Komunitas masyarakat yang ditaati adalah pemimpin mereka. Saya meskipun ketua IDI, belum tentu ditaati mereka. Ini belum digerakkan secara maksimal oleh pemerintah.

Ini berarti keterlibatan masyarakat jadi kunci dalam penanganan Covid-19 ?

Karena seluruh orang berpotensi tertular, sehingga peperangan dengan Covid-19 adalah perlawanan semesta. Kalau semesta tidak hanya TNI, tapi seluruh komponen masyarakat kita ajak untuk berjuang. Kalau itu dilakukan untuk 3M, maka langkah strategisnya akan efektif dan berjalan baik.

Apa lagi tantangan lain untuk menyadarkan masyarakat soal bahaya Covid-19 ?

Harus mulai didorong dan disadarkan harapan tentang vaksin. Masyarakat apriori ke vaksin dengan mengatakan tak bermanfaat, berisiko, macam-macam. Ini pemahaman salah karena harapannya, Covid-19 akan berhenti kalau vaksin atau obat ditemukan.

IDI melihat progres vaksin dan obat sudah sampai mana ?

Sekarang belum ditemukan obat dan saya belum dengar tanda-tanda upaya penemuan obat spesifik pembunuh Covid. Yang ada tanda-tanda lewat uji klinis vaksin sehingga menjadi harapan kita. Banyak masyarakat tidak paham, selalu curiga dan negatif mengatakan vaksin ini hanya akal-akalan bisnis, kemudian menyatakan tidak aman, berbahaya. Padahal urutan supaya dikatakan aman dan berkhasiat itu pakai metode penelitian yang baik sehingga harus lalui rentetan uji klinis.

IDI optimis vaksin akan didistribusikan akhir tahun ini?

Beritanya memang dari pemerintah, uji klinis sampai awal 2021. Bila menunjukkan hasil aman dan berkhasiat maka harus cepat diproduksi. Mudah-mudahan misal Januari 2021 berhasil dipastikan aman dan berkhasiat sehingga satu atau dua bulan setelah itu bisa diproduksi dan kita bisa memberi vaksinasi ke masyarakat Indonesia. Tapi paling tidak 3T dan 3M dulu kalau sebelum ada vaksin yang perlu digenjot.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan PSBB total lagi. Seberapa efektif mengurangi angka penularan Covid ?

Sebenarnya apapun kebijakannya, intinya di 3M. PSBB itu pendisiplinan 3M yang bisa memutus rantai penularan. Karena 3T itu strategi memadamkan dan menghalau akibat karena sudah sakit. Kalau sama-sama dilakukan dengan baik, maka yang sakit sama yang sehat tidak bertemu dan terjadi penularan. Sehingga virusnya akan habis dengan sendirinya. Oleh karena itu, paling penting di persoalan kita mengupayakan strategi 3M. Apapun kebijakannya.

Salah satu alasan Anies menerapkan PSBB total adalah kapasitas rumah sakit terancam. Apakah IDI melihat risiko serupa ?

Jadi ini kan ancaman over capacity karena penularan terus terjadi dan tambah banyak. Siapa yang terancam dengan seperti itu? Ya semua petugas kesehatan karena beban pelayanan akan semakin besar. Nanti faktor kelelahan, kekurangan tenaga akan terjadi dan akan lebih mudah terkena infeksi. Kedua ya masyarakat, masyarakat yang sakit bisa tak dapat tempat. Sehingga yang dilakukan dua hal, pertama kapasitas, ruangan, alat, dan obat ditambah.

Pemerintah sudah menambah fasilitas hingga obat-obatan ?

Pemerintah menyediakan dana untuk itu, disampaikan Pak (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dan (Menteri BUMN) Erick Thohir. Tinggal sekarang pelaksanaan di lapangan untuk menambah kapasitas. Kalau di rumah sakit ruangannya sudah terisi semua mungkin akan ditambah lagi. Karena RS yang menangani Covid itu masih 60%, masih sisa 40%. Sedangkan langkah yang dilakukan bersama-sama ya sumber penularan ditekan dengan 3T dan 3M.

Apakah bisa menambah fasilitas kesehatan dalam waktu cepat?

Harus, jangan ditanya mungkin dan tidak mungkin karena dari pemetaan masih ada 40% RS yang belum diminta untuk tangani. Ruangan, tenaga, dan alatnya sudah ada. Memang  karena belum pernah menangani mungkin masih ada kurang-kurangnya akan dibantu. Itu yang dikatakan Pak Erick dan Pak Airlangga sudah menyiapkan dana untuk itu.

Hasil pemetaan sudah disampaikan ke IDI ?

Saya secara detail tidak paham karena detail ada di Kemenkes dan Dinkes provinsi masing-masing. Tapi saya dengar (kapasitas) RS Wisma Atlet (Kemayoran) mau ditambah. Pemerintah juga mau memanfaatkan hotel atau gedung kosong untuk isolasi kasus ringan atau OTG. Kemudian akan menambah kapasitas RS dan ICU untuk kasus berat.

Dukungan dana atau insentif pemerintah kepada dokter dan tenaga kesehatan dari pemerintah apakah masih bermasalah ? 

Kami sebenarnya rutin koordinasi dengan Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan. Memang kendalanya hanya administrasi, bila secara administratif lengkap langsung dicairkan dan bergulir terus baik sebagai insentif santunan. Mungkin kalau dikatakan ada masalah hanya dalam proses verifikasi administrasi. Jadi relatif tidak ada masalah.