Pentingnya Cadangan Nasional dan Tata Kelola Subsidi BBM
Bagaimana pengawasan subsidi BBM?
APBN menganggarkan subsidi BBM itu sampai Rp 15 triliun per tahun. Setiap detailnya itu ada di BPH migas. Setiap bulan tiap bulan tanggal 17 itu saya teken minimal Rp 1,5 triliun, agar Menteri Keuangan bisa membayarkan subsidi BBM itu ke Pertamina.
Kami ingin uang itu tepat sasaran, yang menggunakan BBM subsidi itu orang yang berhak. Masalahnya, tidak mungkin BPH Migas yang cuma 300 orang, mengawasi 5.518 SPBU di 530 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dari jumlah SPBU yang ada itu total transaksinya bisa jutaan kali.
Caranya?
Cara yang paling efektif menggunakan IT (teknologi informasi), digitalisasi. Tujuan digitalisasi itu untuk memastikan subsidi BBM agar tepat sasaran.
Digitalisasi ini ada 3 tahapan: ATG, EDC, Video analytic. ATG itu automatic tank gauge, alat ukur yang ada di tangki. kalau tangkinya sudah mau habis bisa ketahuan, supaya nanti dari depot langsung kirim. Kalau EDC (electronic data capture) itu untuk cashless.
Video analytic itu semacam kamera cctv yang dipasang di setiap SPBU. Kamera ini bisa langsung memotret nomor polisi kendaraan yang membeli BBM bersubsidi. Nanti datanya masuk ke BPH Migas, Dirlantas Polri, dan Kementerian Keuangan. Sehingga langsung terlihat siapa saja yang menerima subsidi BBM.
Digitalisasi ini sudah berjalan?
Dari semua tahapan ini yang sudah jalan baru ATG dan EDC, itu pun belum 100%. Jadi kalau pertamina bilang sudah 100% itu tidak betul, mendekati iya. Tapi kalau video analytic itu masih nol.
Sekarang itu nomor polisi ini dicatat oleh operator spbu, kalau mengisi solar atau premium. Kami maunya tidak seperti itu.
Sudah ada uji coba video analytic?
Inilah yang mau kami tawarkan, melalui kerja sama dengan Telkom, uji coba video analytic di SPBU. Kalau Pertamina punya SPBU COCO itu 170, kami coba beberapa dulu. Nanti, selanjutnya bisa semua coco. Sekarang kami baru MoU (penandatanganan nota kesepahaman), sample-nya sudah ada satu SPBU.
Dananya dari mana?
Kalau memang Pertamina tidak bisa, pakai uang BPH Migas saja. Toh uang BPH Migas itu uang iuran badan usaha. Selama ini BPH Migas punya dana iuran dari badan usaha itu Rp 1,3 triliun, yang terpakai baru 250 miliar. Salah satunya untuk uji coba ini.
Tapi kalau pemerintah membuka uang PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari Rp 1,3 triliun, kami bisa membangun lebih banyak digitalisasi SPBU. Itu tawaran solusi dari kami.
