Kolaborasi Data Dukung Daya Saing Daerah Berkelanjutan
Selain itu, pemerintah pusat perlu memantau timeline yang sudah ditetapkan agar pemerintah daerah disiplin mengumpulkan data. Bila perlu, Edo mengusulkan adanya sistem hukuman bagi daerah yang tidak tepat waktu.
Proses pengumpulan data juga perlu didorong oleh kolaborasi dengan pihak lain, seperti masyarakat dan swasta. Menurut Edo, kolaborasi pendanaan dan kemitraan program dapat membantu pemerintah daerah untuk mengumpulkan data. Ia melihat, upaya-upaya seperti pembenahan metodologi dengan pihak swasta, perguruan tinggi, serta masyarakat dapat dilakukan.
Tak hanya itu, sistem kemitraan dengan evaluasi kinerja bersama pihak ketiga dapat menjadi solusi. Edo menyebutkan, kolaborasi penting lainnya dapat melalui keterbukaan data melalui sharing data yang dibangun atas asas kepercayaan dan keamanan.
Pada sesi talk show yang sama, Koordinator Penelitian dan Pengukuran Riset, Teknologi dan Inovasi Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yudi Widyanto menyebutkan akan dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di setiap daerah.
“Ini bertujuan mengawal supaya perencanaan pembangunan daerah agar berbasis data yang aktual, atau evidence-based policy, jika perlu science-based policy,” katanya.
BRIDA merupakan upaya pemerintah pusat untuk menjamin proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bisa berlandaskan data yang akurat agar kebijakan yang dibuat bermanfaat secara langsung bagi masyarakatnya. Yudi menyebutkan BRIN telah membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bagi pelaksanaan BRIDA tersebut.
Selaku pemenang IDSDB 2022, Kabupaten Badung menceritakan pentingnya kelengkapan data dalam tata kelola pemerintahan. Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya menjelaskan bahwa Kabupaten Badung mendorong dinas-dinas yang ada untuk mengukur kinerja dengan data.
“Setiap perangkat daerah yang menjadi pengampu dari target-target capaian tersebut harus bisa memperlihatkan sebuah prestasi berdasarkan dukungan data yang ada,” kata Wira pada sesi talk show yang sama.
Tak hanya itu, Kabupaten Badung juga membangun Badung Satu Data melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah yang berisi data-data penunjang pelayanan masyarakat dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi upaya mendukung dengan program Satu Data yang mencakup level nasional.
Di kesempatan yang berbeda, Arifin menyebutkan kolaborasi juga menjadi hal penting. Selain mengumpulkan data-data yang tersebar, Ia melihat pentingnya seluruh pihak untuk duduk bersama dan menyamakan persepektif.
Selain itu, Arifin menjelaskan strategi APKASI ke depannya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak sekaligus mendorong literasi data di setiap daerah. “Karena setiap daerah punya tingkat kepemimpinan, tingkat pengetahuan serta skill yang bermacam-macam,” ucapnya.
Saat ini, upaya terdekat yang dapat dilakukan adalah dengan menyukseskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. Program tersebut merupakan upaya registrasi data sosial dan ekonomi di Indonesia, yang akan mendorong terwujudnya Program Satu Data.
“Maka, nanti piranti-piranti untuk menyediakan atau mewujudkan Indonesia Satu Data ini bisa diwujudkan,” ucap Arifin.
