Strategi Hilirisasi untuk Pacu Investasi
Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan terus melanjutkan program hilirisasi komoditas. Setelah nikel, larangan ekspor dalam bentuk bijih berikutnya adalah bauksit, tembaga, dan timah.
Larangan ekspor bauksit dan tembaga akan berlaku pada Juni 2023. Sebagai gantinya, pemerintah mendorong pelaku usaha tambang melakukan pengolahan bahan mentah ke produk setengah jadi di dalam negeri.
“Hilirisasi (sumber daya alam) merupakan salah satu prioritas investasi kita untuk menyambut ekonomi baru masa depan,” kata Jokowi pada acara Saratoga Investment Summit pada Kamis (26/01) di Jakarta Pusat.
Presiden juga menyebut banyak potensi sumber daya alam Indonesia yang belum tergarap maksimal. "Kita punya banyak peluang untuk tumbuh lebih kuat dengan meletakkan pondasi sebagai daya tarik investasi," ucapnya.
Potensi dan peluang ini berkaitan dengan cadangan berlimpah yang dimiliki Indonesia untuk komoditas-komoditas tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan cadangan bauksit RI mencapai sebesar 1,2 miliar ton. Ini setara dengan 4% dari total cadangan dunia.
Untuk timah, Indonesia memiliki cadangan sebesar 800.000 ton. Ini setara dengan 23% dari cadangan dunia.
Rencana larangan ekspor untuk komoditas-komoditas tersebut melanjutkan langkah yang telah diambil pemerintah untuk nikel. Pada Januari 2020, pemerintah mulai melarang ekspor bijih nikel untuk mendorong investasi ke dalam pabrik-pabrik pengolahan atau smelter nikel.
