Asal Muasal dan Tujuan KTT G20 hingga Menjadi Agenda Tahunan

Indonesia mendapat kehormatan menjadi presidensi Konferensi Tingkat Tinggi Grup 20 Negara alias KTT G20 tahun ini. Posisi tersebut, memberikan hak istimewa bagi Indonesia untuk mengadakan forum diskusi dengan agenda terkait perekonomian, sekaligus menghasilkan konsensus bersama.

Hal ini tentu sangat menguntungkan, karena lebih dari 80 % pertumbuhan ekonomi atau PDB dunia berasal negara anggota G20. Namun bagaimana asal mula munculnya konferensi G20 ini?

Mengutip paparan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Kemenkeu, Febrio Kacaribu, kehadiran G20 bermula dari Krisis Finansial Asia atau Asian Financial Crisis yang berlangsung pada 1997. Pertemuan pun dimulai pada 1999, di mana Menteri Keuangan dan bank sentral duduk bersama untuk membahas koordinasi ekonomi.

Saat itu, para delegasi G20 tersebut mulai mencari solusi lebih baik supaya krisis ekonomi di dunia dapat diantisipasi dan dihindari. Untuk itu, diperlukan koordinasi kebijakan baik secara makro dan global, terutama kebijakan tingkat suku bunga dan tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi negara anggota kelompok tersebut.

Pertemuan para delegasi negara itu, kemudian mulai berkembang pada 2008 hingga 2009, kala krisis finansial global menyerang banyak negara. Krisis keuangan turut menyadarkan anggota G20 untuk meningkatkan level pertemuan. Alhasil, level pertemuan tak hanya melibatkan menteri keuangan dan gubernur bank sentral, namun juga pimpinan negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Jalur Pembahasan G20

Pertemuan G20 berlanjut hingga sekarang. Di mana, terdapat dua jalur pembahasan utama yang diangkat para delegasi 20 negara tersebut saat bertemu. Itu adalah, jalur finansial (financial track) dan jalur sherpa (sherpa track). 

Jalur finansial adalah awal mula terbentuknya G20, yang mempertemukan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota grup tersebut. Jalur keuangan dibuka dengan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance and Central Bank Deputies) alias FCBD, dan dihadiri 68 delegasi dari 20 negara, serta 15 orang perwakilan dari lembaga internasional. Nantinya, FCBD akan digelar selama tiga kali dalam setahun masa presidensi. 

Sementara itu, jalur sherpa adalah jalur eskalasi di mana pimpinan negara dan kementerian terkait akan membahas masalah ekonomi-non keuangan. Beberapa di antaranya terkait energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, hingga perubahan iklim. 

Untuk pembahasan jalur sherpa, akan dihadiri 38 delegasi. Di mana, 23 delegasi hadir secara langsung dan sisanya akan mengikuti rangkaian acara secara virtual. Para delegasi tersebut berasal dari 19 anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional.

Untuk menyukseskan visi dari konferensi G20 ini, akan ada ratusan pertemuan yang dilakukan sepanjang tahun. Setiap pertemuan akan dimulai dengan pertemuan working group dengan berbagai topik. Dalam jalur finansial, terdapat tujuh working group, yaitu 

1. Infrastruktur (infrastructure working group/IWG). 
2. Kerangka kerja (framework working group/FWG). 
3. Arsitektur keuangan internasional (international financial architecture working group/IFAWG). 
4. Keuangan berkelanjutan (sustainable finance working group/SFWG). 
5. Kerja sama global untuk inklusi keuangan (global partnership for financial inclusion/GPFI). 
6. Satuan kerja badan stabilitas finansial. 
7. Kerangka kerja inklusif G20/OECD.

Untuk jalur sherpa akan dimulai dengan 11 working group, yaitu:

1. Lingkungan hidup dan keberlanjutan iklim (climate stewardship working group/CSWG). Indonesia mengutus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
2. Pendidikan (education working group/EWG) yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
3. Transisi energi (energy sustainability working group/ESWG) yang akan dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
4. Pembangunan (development working group/DWG) yang akan diwakili oleh Bappenas. 
5. Ketenagakerjaan (employment working group/EWG) yang akan diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 
6. Perdagangan, investasi, dan industri yang pembahasannya akan diwakili oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 
7. Anti korupsi (anti corruption working group) yang akan diwakili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
8. Kesehatan (health working group/HWG) yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan. 
9. Pertanian yang diwakili oleh Kementerian Pertanian (Kementan). 
10. Ekonomi digital yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 
11. Pariwisata yang diwakili oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf).

G20 (Dokumentasi Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia)

Masuk dalam rangkaian KTT G20, hari ini dan Jumat (18/2) akan diadakan pertemuan perdana antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Kemudian, delegasi akan melakukan penyusunan pengumuman resmi (communique drafting) berupa kesepakatan-kesepakatan yang akan diumumkan besok (18/2).

Adapun jadwal Juli 2022, seluruh delegasi G20 akan mendeklarasikan communique kedua, hingga akhirnya pada Oktober akan muncul leaders declaration dalam KTT. Itu akan memuat berbagai kesepakatan atas agenda-agenda yang dibahas selama setahun terakhir. 

Selanjutnya, kedua jalur pembahasan akan bergabung dan memaparkan kesepakatan yang sudah dibahas selama setahun belakangan. Penyelenggaraan puncak KTT G20 bakal berlangsung Oktober 2022 di Bali.

“G20 bukan government body yang mengatur agenda di dunia, tetapi forum strategis di mana terjadi dialog yang menghasilkan konsensus,” ucap Febrio Kacaribu dalam seminar Exit Strategy & Scarring Effect, Kamis (17/2).