Hadiri G20 Brasil, Gubernur BI Soroti Tingginya Utang Negara Maju
Buat ringkasan dengan AI
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (FMCBG) di bawah Presidensi Brasil pada 25-26 Juli 2024 di Rio de Janeiro, Brasil.
Pada pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 sependapat bahwa perekonomian global tumbuh resilien, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian yang berpotensi menggangu prospek pertumbuhan jangka menengah.
Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional. Pada forum tersebut, Perry menyampaikan terkait ketidakpastian ekonomi global, seperti divergensi kebijakan moneter dan tingginya utang publik di beberapa negara maju.
"Hal ini telah berdampak pada terbatasnya kemampuan negara berkembang dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam keterangan resmi dikutip Minggu (28/7).
Untuk itu, Perry menyerukan agar negara maju melakukan langkah-langkah untuk mengatasi spillover tantangan global terhadap negara berkembang.
- Memperkuat transparansi kebijakan moneter untuk memberikan kejelasan respons dan arah kebijakan bagi pelaku di sektor keuangan, menjaga persepsi, dan meredakan reaksi pasar sehingga dapat memperkuat stabilitas global.
- Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat utang yang berlebihan dan menerapkan kebijakan fiskal berkelanjutan yang lebih hati-hati.
- Memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas.
Ketahanan Sistem Keuangan Tetap Terjaga
Di sektor keuangan, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral memandang ketahanan sistem keuangan global tetap terjaga ditopang regulasi dan pengawasan yang solid.
"Ke depan, upaya memperkuat ketahanan di sisi operasional perlu terus menjadi perhatian sejalan dengan makin tingginya penggunaan teknologi digital," kata Perry.
Bank Indonesia mengarisbawahi pentingnya asesmen risiko yang komprehensif, tata kelola yang baik, perencanaan penanganan dan pemulihan insiden siber yang efektif, serta ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang mampu mitigasi risiko.
Dalam pembahasan terkait agenda inklusi keuangan, kata Perry, Indonesia menyambut baik kemajuan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dalam mendorong kemajuan inklusi ekonomi dan keuangan.
BI menekankan tiga pendekatan untuk mendorong inklusi keuangan, yaitu meningkatkan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk melalui literasi keuangan dan pelindungan konsumen.
Kemudian implementasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong likuiditas penyaluran kredit yang dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal, dan digitalisasi sistem pembayaran dengan dukungan infrastruktur keuangan digital serta kerjasama sistem pembayaran antarnegara.
