Demokrat dan PKS Pertanyakan Unsur Kegentingan Perppu Cipta Kerja
Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu mendapat sorotan dari berbagai pihak. Penolakan juga datang dari partai oposisi pemerintah di Parlemen yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah beranggapan Perppu Cipta Kerja sebagai bencana Undang-undang. Kehadiran Perppu dinilai berpotensi mengganggu, merusak serta merugikan kehidupan bernegara yang demokratis.
Ledia beranggapan, langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perppu sebagai gambaran malasnya pemerintah. Pasalnya, pemerintah masih punya waktu satu tahun untuk melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan melibatkan publik dan membahasnya bersama DPR.
“Tetapi, yang dipilih secara sadar justru menerbitkan Perppu, yang berarti mengabaikan perlunya pelibatan publik," kata Ledia.
Sebelumnya pemerintah bersama DPR mengesahkan lahirnya UU Cipta Kerja yang melakukan sejumlah revisi pada 75 Undang-undang. UU itu mendapat penolakan dari berbagai kelompok dan berujung pada uji materi atau judicial review ke MK. Pada 25 November 2021 Mahkamah memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah merevisi maksimal dua tahun setelah putusan.
Sejak UU ditetapkan pada 2020 pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan turunan pelaksanaan. Atas dasar putusan MK, Presiden Jokowi kemudian menetapkan Perppu untuk memberi kepastian hukum atas sejumlah kebijakan turunan yang telah dilakukan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut lahirnya Perppu didasarkan alasan mendesak, kegentingan memaksa.
Selain itu Mahfud mengatakan hadirnya Perppu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menyebut bahwa pengganti undang-undang dapat lahir dalam kondisi kegentingan memaksa tapi belum ada peraturan sehingga terjadi kekosongan hukum.
“Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujar Mahfud Jumat (30/12) lalu.
