Apindo Minta Pelaku Usaha Tak Ikuti Aturan Anies Soal Kenaikan UMP
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1%.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengimbau kepada seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan aturan revisi tersebut.
Sebagai informasi, Anies Baswedan menjelaskan alasannya merevisi kenaikan UMP Jakarta untuk tahun 2022.
Anies memutuskan untuk merevisi kenaikan UMP Jakarta tahun depan sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. Angka ini meningkat dari jumlah yang ditetapkan dalam Kepgub Nomor 1395 tahun 2021 yakni Rp 4.453.935.
"Kami meminta perusahaan untuk tidak menerapkan aturan ini, karena melanggar PP Nomor 36 Tahun 2021," kata Hariyadi dalam konferensi pers, Senin (20/12).
Hariyadi mengatakan Pemprov DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususunya Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha.
Selain itu, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) juga sepakat menentang aturan UMP DKI Jakarta. Ia menyebut, Apindo bersama Kadin Indonesia punya sikap yang sama terhadap kondisi ini.
Para pengusaha juga meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama pengupahan. Hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif.
Kemudian, pihaknya juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan, sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan.
Apindo juga berencana menggugat aturan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.
"Kami tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) saja. Kalau sudah ada, kita langsung gugat," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan, keputusan yang berubah-ubah tersebut akan berdampak pada proyeksi dunia usaha di 2022.
Selain itu, para investor juga dikhawatirkan akan ragu dengan aturan yang kembali terus berubah. Menurutnya, investor akan berpegang teguh pada kepastian hukum.
"Jadi sungguh lucu kalau Pak Gubernur berubah-ubah dalam menetapkan upah minimum. Itupun sudah lewat dari batas akhir penetapan upah minimum yaitu tanggal 21 November lalu," ujar Adi.
Sebagai catatan, Pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional pada 2022 sebesar 1,09%.
Kenaikan UMP tahun 2022 dihitung berdasarkan formula baru yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.
Sementara itii, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengapresiasi keputusan Anies Baswedan yang telah berani merevisi UMP Jakarta. Menurutnya, UMP Jakarta menjadi lebih manusiawi.
Mirah Sumirat memperkirakan adanya kelompok pengusaha dan penguasa pendukung rejim upah murah yang akan menentang Keputusan Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022.
"Pak Anies jangan mundur dari keputusan revisi UMP-nya, karena keberpihakan Pak Anies kepada warganya akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat luas." tutur Mirah, dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).
