Manusia menempati peran vital dalam pembangunan. Dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan, manusia (baik dalam konsep human capital atau human development) selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pemahaman ini didasarkan pada argumen bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas, dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi level Pembangunan Manusia, dapat memengaruhi ekonomi melalui peningkatan kapabilitas, kreativitas dan produktivitas.
Bonus Demografi
Indonesia oleh beberapa ahli dinyatakan akan mengalami bonus demografi, suatu kondisi dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Hal ini bermakna bahwa kelompok produktif memiliki porsi besar dalam susunan demografi, dan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Bonus demografi akan dialami Indonesia pada rentang tahun 2020-2030, dengan jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun).
Tantangannya adalah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia berkualitas agar dapat berkembang, produktif dan mampu bersaing. Bonus demografi bisa menjadi malapetaka jika usia produktif tidak memperoleh kesempatan lapangan pekerjaan yang layak. Terlebih dengan perkembangan globalisasi mengakibatkan ketatnya persaingan kerja. Beberapa negara mengalami kegagalan dalam mengoptimalisasi bonus demografi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya secara optimal.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Konsep Pembangunan Manusia dikembangkan oleh Mahbub ul Haq bersama dengan teman kuliahnya, Amartya Sen, yang sedang mencari tolok ukur alternatif dari PDB per kapita, sebagai acuan ukuran kemiskinan dari aspek multidimensi yang memengaruhi kualitas kehidupan manusia. Konsep yang kemudian menjadi sebuah perhitungan dalam bentuk indeks ini lalu digunakan dan dipublikasikan oleh United National Development Programme (UNDP).
Indeks Pembangunan Manusia bermanfaat untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup manusia, mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), menilai tingkat perkembangan sosial dan ekonomi negara, dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Sumber: BPS RI
Indeks Pembangunan Manusia diukur menggunakan 3 dimensi, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam perjalanannya, IPM mengalami perubahan indikator, yaitu di tahun 2010, pada dimensi kesehatan dan standar hidup layak.
Sumber: BPS RI.
IPM Indonesia
Indonesia menempati peringkat 113 (2015) dari 188 negara. Berdasarkan klasifikasi dari UN Human Development Report, Indonesia masuk dalam kategori developing (medium development).
Indeks Pembangunan Manusia Seluruh Dunia (2016)
Sumber: UNDP Human Development Report 2016.
Secara grafik tahunan, skor IPM Indonesia selalu mengalami peningkatan. Namun dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, IPM Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand. Bahkan sebelum tahun 2010, Indonesia masih dibawah Filipina.
Komparasi IPM di Kawasan Asia Tenggara
Sumber: UNDP Human Development Data.
Berdasarkan peta sebaran IPM Indonesia, terlihat kualitas dan pembangunan manusia Indonesia yang tidak merata. Kualitas manusia yang tinggi ditunjukkan dengan skor IPM diatas 70, dimiliki propinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Banten, Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Sedangkan sebagian besar wilayah Indonesia berada pada level sedang, dan Papua masih berada pada level rendah.
Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Metode Baru (2016)
Sumber: BPS RI.
Masalah manusia Indonesia
Walaupun pemahaman mengenai dimensi dalam IPM bersifat integral, tidak dapat dipisahkan dimensi mana yang paling berpengaruh terhadap suatu nilai IPM, dan hal ini ditunjukkan dalam pembobotan dimensi pada perhitungan IPM. Namun beberapa studi menyebutkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terbesar dalam perbaikan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemahaman/kesadaran terhadap kesehatan.
Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, data UNDP menunjukkan Indonesia selama bertahun-tahun berkutat dengan permasalahan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini, dimana nilai indeks pendidikan Indonesia berada dibawah indeks pendapatan (kesejahteraan) dan kesehatan.
Grafik Perbandingan Indeks Komponen Penyusun IPM
Sumber: UNDP Human Development Data.
Permasalahan ini kemudian diperparah dengan ketimpangan pembangunan –baik fisik dan manusia– antara di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Meskipun data BPS menunjukkan Rasio Gini Indonesia mengalami perbaikan secara signifikan ditandai dengan menurunnya angka gini, yang bermakna kesenjangan semakin menyempit, namun ketimpangan infrastruktur, dan fasilitas menyebabkan pembangunan fisik dan manusia mengalami kesenjangan antara di Jawa dan Luar Jawa.
Sumber: BPS RI.
Dari 10 propinsi dengan nilai IPM terendah, 4 propinsi bermasalah dengan angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran, dan kesehatan, yaitu Propinsi Papua, Papua Barat, NTT, dan Sulawesi Barat. Data ini sekaligus menegaskan jika pemerintah memang benar ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia, maka propinsi-propinsi ini membutuhkan penanganan dan perhatian lebih.
Sumber: BPS RI, KataData Databoks.
Kebijakan Pemerintah
Menyadari bahwa bonus demografi hanya bisa dimanfaatkan jika sumber daya manusia juga berkualitas, pemerintah menyusun konsep pembangunan berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Hal ini tertuang dalam Perpres No. 45 tahun 2016, tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
Sumber: Dokumen RKP 2017.
Tak heran, pemerintahan Jokowi – JK memasukkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Program pembangunan manusia sejatinya dalam kewenangan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan dengan fungsi KSP (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian) urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Sumber: Dokumen RKP 2017.
Program Prioritas Nawacita, yang selama ini menjadi jargon rezim Presiden Joko Widodo, salah satunya mencakup “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia”.
Sumber: Dokumen RKP 2017.
Kartu Indonesia dan Pembangunan Manusia Indonesia
Salah satu intervensi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia, adalah melalui program Kartu Indonesia. Jika diamati, program Kartu Indonesia identik dengan dimensi dalam Indeks Pembangunan Manusia.
Dalam kampanye Pilres 2014 lalu, Jokowi mengatakan, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal penganggaran. Namun juga harus berani memberikan program-program khusus kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Hal ini kemudian benar-benar diwujudkan ketika memegang tampuk kekuasaan.
Diantara berbagai program Kartu Indonesia, terdapat Program Indonesia Pintar dengan kartu andalannya Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.
Tujuan dari Program Indonesia Pintar tentunya berkaitan erat dengan pengukuran pembangunan manusia, yaitu meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan; menurunnya kesenjangan partisipasi pendikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar daerah; dan, meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
Sumber: PIP Kemdikbud.
Penutup
Tujuan pembangunan pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk itu, pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik, namun juga pada aspek manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan konsep yang mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan aspek dan dimensi kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini masih berada pada level menengah dunia, dan tertinggal dari beberapa negara di kawasan. Permasalahan utama manusia Indonesia terletak pada pendidikan dan diperberat dengan masalah ketimpangan. Hal ini dapat dilihat dari kesenjangan nilai IPM antara propinsi di Jawa dengan di Luar Jawa, terutama Papua, Papua Barat, NTT, dan Sulawesi Barat yang membutuhkan perhatian lebih.
Revolusi Mental dan berbagai program pembangunan pemerintah, termasuk Program Indonesia Pintar, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia terutama aspek pendidikan. Harapannya, anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, dapat terus sekolah dan dengan demikian kualitas hidup manusia Indonesia juga meningkat.
Referensi
http://ipm.bps.go.id/data/nasional/metode/lama
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/08/infografis-program-indonesia-pintar-2016
http://pip.kemdikbud.go.id:8080/sipintar/wilayah-2016
http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/peta-dan-grafik/indikator-kabupaten/
http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21598282.2011.640136
http://www.sciedu.ca/journal/index.php/wje/article/view/4776
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://databoks.katadata.co.id/dataset/detail/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi
http://presidenri.go.id/berita-aktual/politik-kartu-politik-kesejahteraan.html
Editor: Darma Agung
